Ibn Taimiyyah


by: Forget Them

BIOGRAFI DAN SITUASI POLITIK

Nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Abu Abbas Ahmad Ibnu al-Halim Ibnu Abd al-Salam Ibnu Taimiyyah. Ia dilahirkan pada 22 Januari 1262 di Harran, dekat Damaskus, dan meninggal di penjara pada tanggal 26 September 1328 M. Ia hidup pada masa ketika dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi moral, dimana kekuasaan tidak lagi berada di tangan khalifah di Bagdad, melainkan dikuasai oleh penguasa lokal. Selain itu, juga terjadi krisis internal berupa kejumudan dan taklid yang mewabah dalam naungan militerisme negara. Ketika Mongol menyerbu kota Harran, dia dan keluarganya hijrah ke Damaskus.

Pada masa itu, yaitu sekitar abad ketujuh dan kedelapan yang merupakan masa penghabisan Daulah Abbasiah, kaum muslimin telah terpecah-belah dalam kerajaan-kerajaan kecil yang antara satu dengan yang lainnya saling memusuhi. Lebih dari itu, kerajaan-kerajaan kecil ini mendapat ancaman besar dari tiga sisi: serangan bangsa Tartar dari arah timur (Mongolia), serangan pasukan Perang Salib yang terus mendesak dari arah barat, serta ancaman akibat perpecahan dari umat Islam sendiri.

PEMIKIRAN POLITIK

Teori Kompromi

Ia dengan tegas menolak teori kompromi yang berlaku dalam sejarah pada masa kehidupannya (pasca kepemimpinan empat khalifah). Ia memberikan sebuah ideal politik baru yang islami, riil, dapat dipraktekkan, dan langgeng. (Qomaruddin Khan, h. 182). Dalam hal ini Ibnu Taymiyyah mencoba menelusuri sejarah kehidupan Nabi saw. yang menjadi pemimpin umat ketika masa hidupnya. Baginya, Nabi saw. tidak pernah menegakkan Negara. Namun demikian, tidak dapat diragukan bahwa di kota Madinah, Nabi telah menegakkan semacam tata sosial yang mirip dengan Negara. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya dasar pembentukan Negara dalam teks-teks keagamaan. Sebaliknya, Al-Qur’an menyebutkan bahwa tugas Rasul adalah, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (Al-Qur’an dan al-hikmah). (QS. Ali ‘Imran ayat 164).

Namun demikian, bukan berarti Ibnu Taymiyyah tidak memperhatikan perihal penegakan negara sama sekali. Setelah sekian mempelajari masalah ini, ia berkesimpulan bahwa negara hanya sebuah alat yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan agama dengan sesempurnanya. (Qomaruddin Khan, h. 98).

Ummah

Ummah dalam pandangan Ibnu Taymiyyah adalah setiap manusia yang beragama Islam yang menerima wahyu Allah dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memelihara dan menyiarkan agama. Dalam hal ini, dokumentasi Islam telah menunjukkan perlindungan kepada nonmuslim. Namun dalam keadaan mendesak, Ibnu Taymiyyah “terpaksa” mengembangkan konsep solidaritas agama. Di mana Ibnu Taymiyyah mengutuk setiap prinsip persatuan dengan orang-orang yang bukan Muslim. Selanjutnya, Ibnu Taymiyyah juga mencela solidaritas sempit yang mengelompokkan manusia berdasarkan ras, keturunan, dan menghalangi terlaksananya kehidupan sosial politik dengan baik.

Pentingnya Negara

Bagi Ibnu Taymiyyah, dasar dari  pembentukan negara adalah, Pertama, Ad-Din (Islam) pada hakekatnya menghendaki tata sosial yang terorganisir sehingga ia (din/Islam) dapat berfungsi dengan semestinya. Argumentasi yang ia gunakan adalah penggabungan dari hakekat din itu sendiri, dengan argumentasi sosiologis. Kedua, Berdasarkan sunnah. Ibnu Taimiyyah berpendat bahwa menegakkan imamah merupakan keharusan doktrinal dan praktis. Ia percaya bahwa nabi diutus juga untuk menciptakan suatu tatanan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Ilahi yang kekal dan universal. Prinsip-prinsip ini diabadikan dalam kitab Allah. Agama yang sejati harus memiliki kitab yang memberikan petunjuk dan pedang yang memberikan pertolongan. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa kebutuhan manusia terhadap negara atau pemerintahan tidak hanya didasarkan pada wahyu, tetapi juga diperkuat oleh hukum alam atau akal yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalin kerjasama.

Ibnu Taymiyyah juga pernah menyatakan bahwa agama tidak mungkin hidup tanpa adanya negara. Negara yang dimaksud adalah negara yang tercipta melalui kerja sama di antara anggota masyarakat; dan penguasa tertinggi yang dipilih oleh rakyat memiliki kekuatan dan otoritas yang sesungguhnya di dalam masyarakat. Meski demikian, bukan berarti agama dan negara adalah ekuivalen. (Qomaruddin, h. 76). Dalam hal ini, kitab Siyasah Syar’iyyah disusun sebagai kerangka administratif sebuah negara (tanpa menyinggung suatu bentuk negara tertentu).

Ibnu Taimiyyah mencela bentuk agama tanpa kekuasaan, demikian pula kekuasaan tanpa agama. Baginya, ini adalah jalan bagi maghdûbi alaihim wa al-dhãllîn (jalan yang termurkai dan sesat). Berkaitan dengan hal ini, ia menyebutkan bahwa jalan yang termurkai itu adalah jalan orang-orang Yahudi, sedangkan jalan yang sesat adalah jalan orang-orang Kristen. Yahudi dalam konteks ini, identik dengan Daud yang selalu membangun kekuasaan, sedangkan Kristen identik denga Yesus yang tidak berhasil membangun kerajaan duniawi. Baginya, yang paling ideal adalah Nabi Muhammad yang berhasil mengambil jalan tengah atau mewujudkan keduanya, dia menyebutnya sebagai al-shirãt al-mustaqîm (jalan yang lurus). Dengan adanya negara, maka agama akan lebih mudah berjalan, karena untuk menyebar luaskan syariat, kita memerlukan sistem yang terkoodinir dan memiliki legitemalitas hukum.

Ibnu Taimiyyah menyebut negara sebagai suatu tugas suci yang dituntut agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia menolak konsep negara Islam yang Universal tunggal, sebuah prinsip yang menjadi dasar teori khilafah yang sebelumnya. Sebaliknya, ia justru mendukung formasi beberapa kemerdekaan yang terikat bersama oleh ikatan iman, meskipun berdiri beberapa Negara Islam.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyyah, negara dan agama adalah saling melengkapi. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama berada dalam bahaya, demikian juga sebaliknya, tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Namun demikian, bagaimanapun juga, negara hanyalah sebagai sesuatu yang dibutuhkkan untuk menegakkan perintah agama, tetapi eksistensinya adalah sebagai alat belaka, dan bukan lembaga keagamaan itu sendiri.

Namun dalam bentuknya, Ibnu Taymiyyah mengajukan pendapat yang berbeda dengan pemikir-pemikir Sunni sebelumnyadalam menetapkan pentingnya negara. Ia tidak pernah menganggap khilafah sebagai sebuah institusi yang harus ditegakkan di dalam Islam dan oleh karena itu jarang menyebut-nyebutnya dalam setiap pembahasan-pembahasannya.

Untuk masa Nabi saw. Ibnu Taymiyyah lebih memilih istilah nubuwwah (negara kenabian) dari pada imamah. Sedangkan masa Khulafaur Rasyidin bagi Ibnu Taymiyyah adalah suatu dispensasi khusus dari Allah dan tidak akan terulang kembali di dalam sejarah. Karena itulah ia tidak mempermasalahkan khilafah. Dalam hal ini bisa dilihat dalam  kitab Siyasah, Ibnu Taymiyyah menggunakan kata imarah (pemerintahan atau penguasa) daripada khilafah. Begitu pun ketika ia menggunakan kata wilayah, maka yang dimaksud adalah wilayah yang berarti sangat luas, tidak hanya terbatas pada khalifah atau imam. (Siyasah Syar’iyyah, h. 170 dan 6).

Sehingga, menurut Ibnu Taymiyyah, bagaimana pun bentuk negara dan bagaimana pun cara terbentuknyanegara tersebut, ia menghendaki agar syari’ah merupakan kekuasaan tertinggi di negara tersebut.

Pengangkatan Seorang Imam

Karena Ibnu Taymiyah tidak mengakui teori kekhalifahan tradisional, dengan sendirinya ia tidak mempunyai kepentingan dengan masalah pengangkatan seorang imam. Namun demikian, pendapat Ibnu Taymiyyah dalam masalah ini bisa ditemukan.

Berkaitan dengan cara dan proses pengangkatan kepala negara, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa masyarakat Muslim ketika itu menerima dua metode, yaitu metode penunjukan dan metode pemilihan. Metode penunjukan berasal dari kalangan Syiah, sedangkan metode pemilihan berasal dari kalangan Sunni, meskipun hanya oleh segelintir orang yang disebut sebagai Ahl al-halli wa al-‘aqdi. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah menolak konsep Ahl al-halli wa al-‘aqdi.

Ia mengajukan konsep ahl al-syaukah, sebuah konsep yang hampir sama dengan konsep Ahl al-halli wa al-aqdi, namun terdiri dari semua kelompok masyarakat yang memiliki otoritas, baik petani, militer, pengusaha, dan lain-lainnya. Hal itu ia rumuskan berlandaskan pada adanya persamaan hak dan kewajiban manusia, yaitu dengan partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam menetapkan masalah-masalah yang menyangkut kehidupan bersama.

Kualifikasi Seorang Imam

Sama dengan pembahasan sebelumnya, Ibnu Taymiyyah tidak mempunyai kepentingan dalam hal ini. Namun  untuk membantah konsep Imamah al-Hilli (seorang tokoh Syi’ah), Ibnu Taymiyyah merasa perlu untuk kengemukakan kualifikasi seorang imam. Dengan demikian, ia dengan jelas menolak kualifikasi ‘ishmah yang disyaratkan oleh kelompok Syi’ah.

Namun ia juga menolak kualifikasi yang dibuat oleh pemikir-pemikir Sunni klasik seperti kuliafikasi al-Mawardi yang ditegaskan oleh al-Ghazali. Bagi Ibnu Taymiyyah, tujuh kualifikasi al-Mawardi tidak bisa ditemukan pada masa sekarang dan hanya dapat ditemukan di dalam awal sejarah Islam. Jadi mengharapkan perpaduan kualitas-kualitas ideal di dalam diri seorang imam sama halnya dengan mencari cela dalam ciptaan Allah saja.

Ibnu Taymiyyah juga mencela ketentuan kualifikasi imam yang berasal dari suku Quraisy. Sebaliknya, ia memberikan kualifikasi yang sederhana, realistis, dan luwes. Seorang imam -baginya- bukanlah pemimpin universal dan tunggal. Sesuai dengan definisi negara yang dipakainya, yaitu kerja sama antar beberapa lapisan masyarakat, maka kualifikasi wilayah menjadi kualifikasi semua lapisan tersebut, seperti imam, menteri, gubernur, hakim, panglima perang, guru, ahli teknik, dan lainnya. Di mana kualifikasi terpenting yang harus dimiliki oleh semua lapisan tersebut adalah kekuatan (sesuai fungsi) dan amanah (takwa kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah, dan sikap tidak takut kepada manusia). (QS. 28:26) (Siyasah, h. 12).

Kewajiban Seorang Imam dan Tujuan Negara

Bagi Ibnu Taymiyah, tujuan negara adalah berlakunya syari’ah dan menjadikan syari’ah kekuasaan tertinggi di negara tersebut (mewujudkan kepatuhan hanya kepada Allah). Maka kewajiban seorang imam ditentukan oleh fungsi dan tujuan syari’ah.

Menurutnya lagi, negara timbul karena perlunya menegakkan doktrin amar ma’ruf nahî munkar. Baginya, Amar ma’ruf nahi mungkar tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya negara. Negara adalah amanah, dan negara bertujuan untuk menegakkan syariah.

Kewajiban Warga Negara

Sumpah setia rakyat adalah kewajiban dari warga negara. Warga negara harus mematuhi perintah imam selama perintah itu berada dalam koridor syar’i. Namun bukan berarti rakyat dibuat pasif oleh hal ini. Ketaatan rakyat harus dilakukan dengan partisipsi bersama dalam pengelolaan negara. Ketaatan ini juga bersifat kritis. Rakyat tidak pernah kehilangan hak untuk berpendapat. (Qomaruddin, h. 279-280).

Masalah oposisi terhadap pemerintah, perlu dibedakan antara pengingkaran dan pemberontakan. Rakyat boleh mengingkari imam bila ia tidak sesuai dengan syariat. Namun rakyat tidak dibenarkan untuk mengangkat senjata untuk melawannya, selama sang imam tersebut masih melakukan shalat. Bila ulama golongan Sunni berpendapat bahwa masyarakat yang telah mengangkat seorang imam mempunyai hak untuk menurunkannya, maka Ibnu Taymiyyah diam dalam hal ini. Ia menyadari bahwa menjatuhkan imam akan mengganggu ketentraman dan stabilitas ummat dan pada akhirnya menjadikan ummat terpecah belah. Dan hal ini -akibat pemberontakan- itu lebih berbahaya daripada kezaliman sang imam itu sendiri.

Analisis Terhadap Ibn Taymiyyah

Pada pemikiran Ibnu Taymiyyah terdapat suatu garis besar yang bisa diambil, bahwa ia telah maju dari pemikiran modern yang saat ini berkembang. Ia telah tampil dengan ibu argument di sekitar konsep persamaan hak dan kewajiban manusia, partisipasi seluruh anggota masyrakat dalam menetapkan masalah-masalah yang menyangkut kehidupan bersama, semangat keilmuan dan kreativits intelektual, tekanan pada tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan, dan akses yang sama bagi setiap orang kepada sumber-sumber pemahaman agama.

Selain hal tersebut, terdapat pula kontradiksi yang begitu tajam dalam pemikiran Ibnu Taymiyyah. Ketika Ibnu Taymiyyah “diam” dalam hal kezaliman sang imam, ia telah dengan sendirinya bersikap kontradiksi dengan prinsip yang ia bangun, yaitu kebersamaan pengelolaan negara. Memberontak pemerintahan zalim merupakan hak asasi manusia yang sejatinya diperjuangkannya dengan sendirinya ia rampas dengan pelarangannya untuk memberontak kepada imam zalim.

BUKU-BUKU POLITIKNYA:

  • Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqdh Kalam al-Syi’ah wa al-Qadariyah: ide-ide politik yang ada dalam buku ini, terselip dalam diskusi-diskusi mengenai teologi, al-Qur’an, hadis, fiqh, filsafat dan tasawuf.
  • Al-Siyasah al-Syar’iyah: buku ini lebih banyak berisi mengenai peraturan-peraturan administrasi Islam daripada politik.
  • Al-Hisbah fi al-Islam: buku ini membahas mengenai penggunaan prinsip “Amar Ma’ruf Nahi Munkar“, terutama yang berkaitan dengan administrasi negara.
  • Kitab al-Ikhtiyarat al-Ilmiyah: buku ini mengandung diskusi-diskusi penting mengenai teori politik, terutama dalam bidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Khan, Qomaruddin. Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah. Bandung: Penerbit Pustaka. 2001.

Pabotingggi, Mochtar (Peny.). Islam Antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan-Islam.      Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rahman, Fazlur. Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam. Bandung: Penerbit Purtaka.       2001.

Rosenthal, Erwin. Political Thought in Medieval Islam (an Introductory Outline). London:

Cambridge University Press. 1962.

Sucipto, Heri. Ensiklopedi Tokoh Islam (dari Abu Bakar sampai Nasr dan Qardhawi). Jakarta: Penerbit Hikmah. 2003.

Taymiyyah, Ibnu . Al-Siyasah al-Syar’iyyah.

2 responses

  1. Hi, good post. I have been wondering about this issue,so thanks for writing. I will definitely be subscribing to your blog. Keep up great writing

  2. keren.. tapi…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: