Demokrasi Islam; Antara Ada dan Tiada


by Zaenal Abidin

Abstraksi

Pada abad kontemporer ini Islam dihadapkan pada berbagai problem, khususnya problem dalam konstitusi negara. Dunia barat menilai bahwa sistem pemerintahan yang ada pada negara-negara Islam saat ini sangat tertinggal. Dalam artian sistem ini tidak berkembang sesuai dengan perkembangan dunia modern. Sudah selayaknya bagi Islam untuk mencoba beradaptasi ataupun mengadopsi sistem demokrasi yang terbukti sangat menjunjung tinggi HAM (hak asasi manusia). Kemudian meminimalkan aksi-aksi ekstrim anarkis beberapa kelompok Islam yang menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan situasi.

Mereka melihat bahwa kekerasan yang terjadi di sebagian negara Islam adalah akibat dari minimnya nilai-nilai sosial dan toleransi yang umat Islam miliki. Hal ini harus segera ditangani, karena dampaknya bukan hanya pada umat muslim lainnya yang berbeda paham dengan muslim yang secara radikal memahami Islam, namun juga non-muslim. Tentu ini sangat mengancam stabilitas internasional yang dikhawatirkan dengan adanya teroris-teroris. Ini sangat menyedihkan, karena ketika mereka berbicara terorisme, hal ini mengacu pada umat muslim.

 

Pendahuluan

Berdasarkan abstraksi yang dikemukakan di atas, Barat menganggap perlu untuk menawarkan demokrasi kepada Islam. Karena sistem ini dianggap cukup mumpuni untuk meredam dan meminimalisir kekerasan dan pelanggaran HAM. Dalam sistem ini terdapat nilai toleransi, menghormati hak, kesetaraan, dan nilai-nilai lainnya yang sesuai untuk proses terciptanya perdamaian.

Seberapa sesuaikah persepsi tersebut? Dan bagaimana Islam menyikapi sistem yang baru muncul sekitar empat abad yang lalu ini? Tulisan ini mencoba membahas lebih dalam mengenai Islam sebagai suatu agama yang memiliki model dan sistem pemerintahan tersendiri dan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang dianggap terbaik saat ini.

Berkenaan dengan itu. Penting rasanya untuk membahas sekilas mengenai hubungan Islam dengan politik ditinjau dari segi historis yang akan dijelaskan pada bagian pertama. Apakah antara Islam dengan politik adalah sesuatu yang terpisah? Kemudian bagian kedua, setelah terjawab relasi antara keduanya, dan sebelum kita memasuki lebih jauh mengenai demokrasi dalam kaitannya dengan Islam. Terlebih dahulu kita coba mengenali konsep-konsep dalam Islam yang sering dijadikan dalil bagi pendukung demokrasi Islam. Bagian ketiga menjelaskan pandangan tokoh pendukung Demokrasi Islam, yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Natsir dan Tariq Ramadhan. Bagian keempat adalah posisi penulis dalam menyikapi Demokrasi Islam. Dan bagian terakhir adalah kesimpulan.

Sekilas Islam dan Politik

Berbicara mengenai Islam dalam kaitannya dengan politik, saya rasa lebih baik kita menengok historis agama Islam pada awal munculnya. Karena di situlah titik sentral yang dapat memberikan kita jawaban relasi antara Islam dan Demokrasi. Sehingga nantinya tidak ada lagi suara miring bahwa Islam hanya sebuah agama yang tentunya hanya mengurusi keagamaan saja.

Secara historis Islam muncul sekitar 15 abad yang lalu, tepatnya ketika Nabi Muhammad saww diutus sebagai nabi. Beliau diperintahkan untuk memberikan panduan-panduan pada umat manusia kepada kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akherat. Panduan yang meliputi kehidupan pribadi dan sosial tanpa juga mengeyampingkan hubungan integral dengan Tuhan. Di mana ketika paripurnanya risalah yang nabi sampaikan, maka dituntut adanya suatu kepemimpinan ataupun suatu pemerintahan yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dengan sendirinya akan terjadi gesekan ataupun pertemuan antara Islam dengan politik.

Selanjutnya beralih pada kondisi awal munculnya kemudian perkembangan agama ini. Di mana kondisi pada saat itu akan menampakkan realitas relasi antara Islam dan politik. Pada awal munculnya, Islam merupakan ancaman bagi agama pendahulunya. Makkah yang notabene penduduknya berkabilah-kabilah (bersuku-suku) yang mayoritas dari mereka adalah Suku Quraisy tidak dapat membiarkan agama Islam berkembang di daerah mereka. Selain karena mengancam posisi mereka sebagai penguasa Makkah, juga karena orang-orang dari suku mereka mulai berpaling pada Islam akibat dakwah yang Nabi Muhammad saww lakukan.

Penguasa Quraisy melakukan berbagai cara untuk meredam keagresifan menyebarnya Islam, mulai dari usaha untuk membunuh nabi yang gagal hingga tawaran harta dan kekuasaan agar beliau berhenti dalam dakwah Islamnya. Kalau kita pehatikan, hal ini merupakan upaya ekonomi-politik yang gagal.

 

Dengan demikian, kondisi yang terjadi pada masa itu, yakni baik nabi maupun lawannya sama-sama menggunakan politik. Hal ini juga berlanjut pada masa khalifah-khalifah setelahnya. Setelah wafatnya nabi saww, umat Islam dihadapkan pada kondisi siapa pemimpin pengganti nabi. Umat waktu itu berada pada dua problem, yakni konsensus yang dilakukan beberapa sahabat untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti nabi, atau Ali sebagai pengganti setelahnya yang dianggap lebih memiliki legalitas untuk memimpin berdasarkan penunjukan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saww sendiri. Begitu juga dengan ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh Khalifah Umar, serta pemberian kekuasaan untuk menjadi gubernur oleh Khalifah Utsman bagi keluarganya, dan perang-perang yang terjadi pada masa Khalifah Ali dengan umat Islam yang bertentangan dengannya. Sehingga dengan demikian dunia Islam dalam perkembangannya tak lepas dari atmosfer politik. Ini adalah sebuah peristiwa di antara sekian banyak peristiwa yang terdapat di dalamnya relasi antar Islam dengan Politik.

Syuro Sebagai Salah Suatu Konsep Pemerintahan Dalam Islam

Syura dalam perspektif Islam erat kaitannya dengan pemerintahan dan partisipasi rakyat dalam menyikapi otoritas yang kepadanya mereka serahkan urusan-urusan mereka. Atas dasar itu perlu kiranya saya sedikit memaparkannya dalam tulisan ini agar menjadikan kita lebih relevan dalam menyikapi demokrasi dalam perspektif Islam.

Syura berasal dari bahasa Arab yang berarti bermusyawarah atau pertimbangan mendalam. Kita akan mendapatkan kata yang kemudian dalam Islam dianggap sebagai sebuah konsep ini dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini perlu kiranya saya sebutkan ayat yang berkenaan dengan syura sebagai dalil teologis, karena ketika kita berbicara Islam, maka tak akan lepas dengan Al-Qur’an dan Al-hadits sebagai sumbernya. Kata Syura ini dapat kita temukan dalam ayat Al-Qur’an. Umumnya ayat yang digunakan yang mengacu pada legalitas dari syura adalah ayat-ayat berikut:

 

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.(QS As-Syura:38)

Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.(QS Ali Imran:159)

 

Ayat kedua di atas ini turun pada nabi. Beliau diperintahkan dalam urusan-urusan publik untuk bermusyawarah dengan umat. Hal ini mengindikasikan akan perlunya partisipasi umat dalam urusan-urusan sosial-politik. Dalam agama Islam, peran nabi yang harus baginya memutuskan suatu perkara tanpa konsultasi dengan para sahabatnya adalah yang hanya berorientasi pada keagamaan atau hal-hal yang bersifat ilahiyah saja. Sedang yang berhubungan dengan urusan selainnya (dalam artian urusan yang nabi tidak mendapatkan wahyu dalam urusan tersebut) dianjurkan untuk berkonsultasi dengan masyarakat.

Sehingga dalam beberapa peristiwa dapat kita temukan bahwa nabi melakukan syura dalam beberapa permasalahan. Contohnya dalam perang Uhud ketika beliau dan para sahabatnya bersiap untuk perang. Sebelum terjadinya perang terdapat perbedaan pendapat tentang apa seharusnya strategi yang mereka pergunakan. Apakah menunggu musuh datang atau maju dalam artian bertempur di luar kota madinah. Nabi sendiri awalnya berpendapat menunggu, namun kemudian setelah mendengarkan pendapat dari para sahabat yang mayoritas berpendapat untuk maju. Nabi lalu mempertimbangkan dan memutuskan untuk menerima pendapat mayoritas.

Begitu juga yang Khalifah Ali lakukan dalam menyikapi permasalah-permasalahan yang berkaitan dengan sosial-politik. Beliau sebagai pemimpin memiliki kewajiban dan hak pada rakyat sebagaimana rakyat pun memiliki kewajiban dan hak pada seorang pemimpin. Beliau berkata: Adalah hak anda untut menuntut bahwa saya tidak akan menyembunyikan sesuatu dari anda, kecuali soal perang. Dan bahwa saya tidak akan menjalankan urusan-urusan (tanpa konsultasi dan sepengetahuan anda) kecuali yang berkaitan dengan hukum-hukum ilahiyah. <!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>

Dari sini kita dapat memahami bahwa rakyat juga memiliki hak dan kewajiban dalam Islam. Selain itu mereka tidak diperintahkan mengikuti penguasa secara buta. Dalam artian apapun yang dilakukannya, rakyat menyetujuinya tanpa suatu reaksi ataupun sikap sedikitpun. Sebaliknya Islam justru memberi ruang bagi partisipasi aktif publik dalam aspek-aspek sosial-politik mereka. Sebab hal ini nantinya berdampak pada mereka sendiri.

 

Ketika mereka tidak memberikan respons pada apa yang dilakukan penguasa atau sikap partipasi mereka yang pasif. Hal ini tentu menawarkan dan membuka suatu jalan bagi penguasa untuk menggunakan kekuasaannya sesuai dengan kepentingan pribadinya. Problemnya adalah bahwa semua orang memiliki nafsu dan hasrat yang selalu mengajak pada ketidak maslahatan. Terutama jika nafsu yang dimilikinya labil dan tidak ada reaksi sedikitpun dari akal untuk menyeimbangkannya. Inilah mengapa dalam Islam diperlukan adanya partisipasi publik yang dengannya dapat memberikan arahan-arahan atau kritikan-kritikan yang mengingatkan penguasa bahwa otoritas yang ia miliki adalah untuk kemaslahatan bersama dan bukan untuk pribadi.

 

Dalam kaitannya dengan pemerintahan Tariq Ramadhan berasumsi bahwa “Persoalan politik harus menawarkan kepada masyarakat cara-cara musyawarah (pertimbangan) dan partisipasi mereka dalam urusan tersebut. Entah itu dengan pemilihan langsung atau dengan model perwakilan, bentuknya tergantung dari situasi historis, kebiasaan, atau struktur sosial yang telah ada”.<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–>

 

Kalau kita perhatikan dalam ormas Islam di Indonesia, khususnya NU (Nahdatul Ulama’). Kita akan menemukan dewan syura di dalamnya. Ini adalah suatu dewan perwalikilan yang fungsinya memberikan arahan-arahan pada ketua. Pemerintahan dalam Islam juga demikian, menurut Tariq Ramadhan pembentukan Majelis Syura (Dewan Musyawarah) diperlukan untuk menampung suara-suara masyarakat. Selain itu dewan ini mewakili rakyat dalam pemilihan. Anggota-anggota dari majelis ini dipilih sesuai dengan kapabilitasnya. Kapabilitas dalam pinsip-prinsip agama ditambah dengan kecakapan dalam bidang-bidang ekonomi, politik, dan sosial.

 

Namun menurutnya juga, pemilihan tidak selalu harus diwakili oleh dewan syura. Pemilihan ini dapat juga dilakukan rakyat. Dua model pemilihan ini dapat diakui legalitasnya selama tidak menutup ruang bagi partsipasi dan konsultasi rakyat pada penguasa. Dan perlu juga diperhatikan bahwa pemilihan ini tidak terbatas pada satu gender tertentu, namun berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.

 

Setelah pemilihan terhadap pemimpin dilakukan, maka selanjutnya yang harus dilakukannya adalah bertanggung jawab atas kepemimpinannya pada rakyat dan menghormati prinsip-prinsip Islam sebagai acuan dalam tindakannya agar tidak melenceng. Jadi di sini terdapat dua landasan-landasan yang harus ia patuhi. Pertama, sesuai dengan prinsip Islam dan yang kedua, menghormati partisipasi rakyat dalam mengomentarinya baik itu berupa saran ataupun kritik. Dengan demikian hal ini membuat Islam menjadi berbeda dengan konstitusi lainnya yang hanya berasaskan pada prinsip-prinsip yang dibuat oleh manusia.

 

Satu aspek yang ada dalam Islam adalah bahwa rakyat harus taat dan setia pada pemimpin (presiden) selama nilai-nilai keadilan, kebebasan dan menghormati hak rakyat diindahkan oleh Presiden. Namun ketika ia sudah melanggar norma-norma ini, maka rakyat dapat memintanya turun dari jabatannya. Apabila ia masih tetap dengan pendiriannya untuk tetap melanjutkan menjadi presiden dan pada saat yang sama ia masih melanggar nilai-nilai yang semestinya ia patuhi, maka rakyat dapat menempuhnya melalui jalur hukum.

 

Demokrasi Dalam Pandangan M. Natsir dan Tariq Ramadhan

 

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan tentang syura. Yakni sebuah prinsip dalam Islam yang digunakan oleh pendukung domokrasi dalam Islam sebagai dalil untuk menjustifikasi bahwa pada agama Islam terdapat nilai-nilai yang memiliki kesamaan dengan demokrasi. Sekarang bagaimana tokoh-tokoh pendukung demokrasi islam itu yang diwakili oleh M.Natsir dan Tariq Ramadhan menjabarkannya.

 

M. Natsir adalah seorang pendukung demokrasi Islam dari Indonesia. Dalam menjelaskan tentang Islam dan Demokrasi, terlebih dahulu yang ia jelaskan adalah agama. Ia berasumsi bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dengan tempat dan waktu. Islam tidak dapat dipandang hanya sebagai agama tradisionalis, namun lebih dari itu Islam dapat beradapatsi dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai yang ada pada Islam dapat diterapkan pada setiap zaman, tinggal bagaimana kita memahami nilai-nilai tersebut yang setelah itu kita realisasikan dalam kehidupan kita.

 

Ketika ia mengajukan Islam sebagai dasar negara Indonesia pada sidang konstituante 1957, ia berargumen bahwa ajaran-ajaran Islam mengenai ketatanegaraan dan masyarakat hidup itu mempunyai nilai-nilai sempurna. Sehingga hal tersebut dapat diterapkan pada kehidupan negara dan masyarakat. Selain itu nilai-nilai Islam tersebut dapat menjamin hidup yang saling menghargai antar berbagai ras, agama, dan suku dalam negara.

Keinginan semua golongan dan aliran pada waktu itu agar negara Indonesia berdiri atas dasar demokrasi menurutnya adalah suatu indikasi bagus. Antara demokrasi dengan Islam dalam pandangannya memiliki beberapa kesamaan nilai-nilai. Keputusan mayoritas misalnya, hal ini dapat kita temukan dalam konsep syura. Konsep ini mengarah pada proses musyawarah yang nantinya menghasilkan suatu keputusan bulat. Di mana hasil akhir dari musyawarah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan yang mufakat. Atau bentuk yang lainnya seperti pertanggungan jawab pemerintah terhadap rakyat, hak persamaan, hak kebebasan beragama<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> dan sistem peradilan yang independen.

 

Dalam pandangannya juga, pemilihan umum yang jujur dan jauh dari segala macam intimidasi akan menghasilkan suatu perwakilan rakyat yang berpotensi untuk jujur pula. Hal ini akan terlihat jika dibandingkan dengan pemilihan yang tidak jujur dan diintimidasi oleh oknum tertentu yang akan menghasilkan suatu perwakilan yang hanya akan mempolitisasi kekuasaan untuk kepentingan tertentu selain rakyat.

 

Dan lebih dari itu, setelah terbentuknya parlemen, aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi, dan politik harus didukung dengan partisipasi dari rakyat. Karena tanpa partisipasi dari mereka, fungsi negara tidak sepenuhnya akan berjalan dengan baik. Dengan demikian diperlukan adanya hubungan timbal balik antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada penguasa dan rakyat sebagaimana yang ditegaskan oleh Islam. Dan apabila hal ini sudah dilakukan, maka fungsi negara dalam menjaga hak-hak masyarakat dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan bagi mereka akan terealisasi. Penguasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan amanat yang telah rakyat titipkan padanya. Bukan hanya pada rakyat namun juga pada Tuhan. Adilkah ia dalam memimpin, ataukah berbuat dholim.

 

Melihat antara nilai-nilai yang dibawa Islam dan Demokrasi sangat sedikit perbedaan yang tampak pada keduanya. Sehingga memungkinkan antara keduanya untuk bergabung dalam satu negara. Itulah mengapa kemudian ia menginginkan berdirinya suatu negara demokrasi berdasarkan Islam.

 

Sependapat juga dengan demokrasi yang pada saat ini dianggap sebagai sistem politik terbaik di dunia, Tariq Ramadhan berasumsi bahwa penduduk Islam sudah harus meninggalkan tradisi Islam kuno, yang memahami Islam secara literal. Yakni memahaminya dengan mentah-mentah tanpa memahami makna tersirat yang terkandung di dalamnya.

 

Menurutnya, “Syariat bukanlah panduan hukum, tapi hanya jalan menuju ke sana, jalan menuju keyakinan. Syariat mengatakan bagaimana kita dapat setia pada keyakinan, mengadaptasikan prinsip-prinsip kita ke dalam lingkungan baru, tantangan baru, dan masa-masa baru”.<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–>

 

Dunia sekarang ini berada pada abad modern, di mana hukum-hukum, keadaan dan situasinya berbeda dengan awal turunnya Islam. Segala sesuatunya saat ini amatlah kompleks. Diperlukan adanya pemahaman ulang mengenai sumber-sumber hukum (syari’at) yang nantinya kita gunakan untuk mengahadapi tantangan-tantangan baru dan bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapinya.

 

Demokrasi merupakan sistem yang prinsip-prinsipnya terdapat dalam Al-Qur’an. Kata demokrasi tidak harus ada lafadznya dalam Al-Qur’an untuk mendapatkan legitimasi dari ulama-ulama. Kita harus teliti melihat prinsip-prinsip yang ada pada Al-Qur’an. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan bahwa prinsip-prinsip yang dimiliki demokrasi terdapat di dalamnya.

 

Pemikir yang terkenal dengan pemikiran Islam Eropa ini membagi empat prinsip bagi demokrasi ideal. Pertama prinsip menghormati hukum. Kedua, prinsip kesetaraan dalam masyarakat. Ketiga, prinsip kebangkitan dan kesadaran umum. keempat, prinsip kemungkinan suksesi secara bergiliran.<!–[if !supportFootnotes]–>[5]<!–[endif]–>

 

Prinsip pertama, menghormati hukum. Islam memiliki kejelasan hukum-hukum yang ada pada syari’at. Di mana hukum-hukum ini hampir mencakup segala bidang. Tidak dapat kita katakan karena Islam adalah suatu agama sehingga hukum-hukumnya pun hanya bersifat keagamaan saja. Pada kenyataanya kita akan menemukan bahwa hukum-hukum yang ada di dalamnya juga berkenaan dengan kehidupan sosial dan negara. “Siapa pun yang pernah membaca Piagam Madinah yang pertama akan yakin bahwa dari awal, Islam telah memikirkan organisasi sosial dan politiknya untuk berada di seputar hukum.” <!–[if !supportFootnotes]–>[6]<!–[endif]–>

 

Prinsip kedua, kesetaraan dalam masyarakat, yakni tidak adanya faktor pada suatu agama, ras, atupun etnis yang menjadikannya lebih dibandingkan lainnya. Bukan karena suatu negara itu mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, lalu agama ini mendapatkan porsi yang berbeda dibandingkan dengan agama lainnya. Menurut Tariq Ramadhan, tidak ada perbedaan antara semua agama dalam konteks negara. Semua warga negara apapun agama, ras, ataupun etnik yang ia terikat dengannya, selama mereka masih berada dalam satu negara, mereka memiliki hak yang sama.

 

Prinsip ketiga, kebangkitan dan kesadaran umum. Dalam prinsip ini masyarakat dituntut memiliki kesadaran akan pemimpin yang akan mereka pilih. Mereka diharapakan mengetahui berita faktual berkenaan dengan kandidat pemimpin yang akan mereka pilih. Dan untuk mendukung berjalannya hal ini, maka mereka harus bebas dari segala macam tekanan ataupun intimidasi yang berusaha untuk mempengaruhi opini mereka dalam pemilihan. Sehingga tidak ada cara lain dalam hal ini selain dengan pemilihan umum yang bebas.

 

Prinsip terakhir, Kemungkinan Suksesi Kekuasaan Secara Bergiliran. Harus ditekankan pada pemimpin yang akan memerintah, bahwa ketika ia dipilih oleh rakyat sebagai pemimpin, hal ini bukan berarti ia akan memimpin sepanjang hidupnya. Masa berlaku memerintah di sini bukan layaknya pemerintahan monarki. Di mana seorang pemimpin (raja) memimpin sepanjang hidupnya dan ketika ia wafat, ia kemudian digantikan dengan seseorang dari keluarganya. Terdapat jangka waktu tertentu dalam memimpin, tergantung dari kesepakatan rakyat atau wakil rakyat. Apakah seorang pemimpin itu diganti berdasarkan masa memerintah yang telah disepakati? Walaupun nantinya dalam pertengahan memerintah ketika ia sudah terlihat bertindak di luar batas atau sewenang-wenang dapat dilakukan tindakan tegas dengan memberinya deadline untuk memperbaiki kinerjanya atau langsung dengan memintanya mundur dari jabatan. Atau melihat bagaimana kerjanya selama memerintah. Jika dirasa ia baik dalam memerintah, maka ia tetap dapat melanjutkan kerjanya. Atau jika sebaliknya, ia dapat menanggalkan jabatannya untuk kemudian digantikan dengan yang baru.

Posisi Penulis Dalam Menyikapi Demokrasi Islam

 

Perspektif pesimis Barat terhadap dunia Islam dalam kaitannya dengan demokrasi dapat kita lihat ketika dunia diramaikan oleh hegemoni berkembangnya demokrasi antara tahun 1960-1980. Barat memandang dengan satu mata potensi yang dimilikinya. Barat tidak memandang bahwa Islam dapat memainkan perannya berkaitan dengan demokrasi. Menurutnya Islam tidak memiliki pengalaman dalam demokrasi.

 

Pandangan yang amat meragukan kapabilitas Islam. Namun kita dapat membuktikannya bahwa dunia Islam dapat memparaktekkan demokrasi namun dengan caranya sendiri. Memang anggapan terpaku pada syari’at adalah suatu masalah bagi kita selama kita tidak dapat mengkolaborasikan antara agama dengan politik.

 

Masalah ini semakin kentara khususnya pada abad modern ini, dimana segala sesuatunya terstruktur dengan sangat kompleks. Masalah sosial kebudayaan yang beragam, dan belum lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan. Semua ini menjadikan hukum-hukum yang tetap dan tidak temporal dalam Islam perlu diperbaharui. Dalam hal ini perlu adanya suatu peraturan-peraturan yang dapat berubah-ubah dan temporal yang disahkan oleh pemerintah guna menghadapi mainstream modern dan juga melindungi masyarakat.

 

Islam sebenarnya sudah memiliki suatu prinsip yang ampuh, yakni ijtihad (memberikan usaha dalam rangka mengambil hukum dari sumber-sumber syari’at). Menurut saya, tinggal bagaimana umat Islam memaksimalkan prinsip ini dalam menyikapi segala sesuatu di dunia ini. Adapun masalah yang tidak terdapat kejelasan dalam syari’at, dalam artian tidak terdapat keharusan ataupun larangan dalam syari’ah karena masalah tersebut sama sekali baru, maka diperbolehkan bagi orang yang sudah diizinkan berijtihad (karena ijtihad memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menyampikannya) untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi kepentingan Islam dan umat muslim. Sehingga mengadopsi suatu kebijakan selama bermanfaat dan untuk kepentingan umat muslim dapat dibenarkan.

 

Selanjutnya demokrasi dalam Islam mau tidak mau akan mengalami adaptasi, sebagaimana demokrasi dalam tiap negara demokrasi berbeda. Nantinya demokrasi Islam tidak akan lepas dari prinsip-prinsip keislaman (Al-Qur’an dan hadits). Salah satu karakteristik yang membedakan demokrasi Islam dengan demokrasi lainnya. Yakni bahwa demokrasi Islam dalam konstitusinya tidak sepenuhnya berdasarkan otoritas mayoritas, namun di sana juga terdapat otoritas syari’ah yang membatasi peran otoritas mayoritas, sedangkan demokrasi selainnya berdasarkan konstitusi buatan manusia yang melegalkan otoritas mayoritas tanpa batas. Itulah mengapa M. Natsir tidak sepenuhya menerima demokrasi barat, sebagai pembanding ia mencetuskan yang disebutnya teo-demokrasi (demokrasi berketuhanan).<!–[if !supportFootnotes]–>[7]<!–[endif]–>

Kesimpulan

 

Sejatinya masalah pro dan kontra dalam demokrasi Islam kalau kita perhatikan secara seksama berasal dari dua sisi, yakni doktrin dan sosial-budaya. Dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan Islam. Sisi pertama, yakni doktrin mewakili kubu yang pro dengan demokrasi. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa ayat Al-Qur’an maupun hadits yang menjelaskan tentang nilai-nilai yang memiliki kesesuaian dengan demokrasi. Walaupun doktrin juga yang digunakan oleh sebagian penolak demokrasi Islam. Alhasil itulah keistimewaan kitab ini yakni memiliki interpretasi multi tafsir. Walaupun terkadang ayat yang digunakan sama dengan pendukung demokrasi, namun dapat memberikan penafsiran yang berbeda, bahkan berlawanan. Namun yang perlu digaris bawahi di sini adalah digunakannya dua sumber tersebut dalam membantu mereka mendukung demokrasi Islam.

 

Sisi kedua, yang saya rasa sebagai faktor terpenting dalam tarik-menariknya antara Islam dan Demokrasi. Secara kebudayaan, demokrasi adalah sistem yang lahir, tumbuh dan berkembang dengan baik di Barat. Demokrasi mendapatkan pengayoman kebudayaan maupun sosial yang kondusif di sana. Sehingga kebudayaan-sosial selainnya harus beradaptasi terlebih dahulu, bahkan jika diperlukan harus membumikannya bila ingin menerapkan sistem ini. Dengan demikian jangan heran jika antara negara-negara pendukung demokrasi terdapat perbedaan dalam prakteknya. Sosial dan kebudayaan masing-masing negara ini berperan dalam membentuk demokrasi.

 

 

Referensi

Ramadhan, Tariq. 2003, Menjadi Modern Bersama Islam, Jakarta: Teraju.

Effendy, Bahtiar. 2005, Jalan Tengah Politik Islam Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah, Jakarta: Ushull Press.

Vaezi, Ahmed. 2006, Agama Politik Nalar Politik Islam, Jakarta: Citra.

http://islamlib.com/id

<!–[if !supportFootnotes]–>

<!–[endif]–>

<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> Ahmed Vaezi, Agama Politik Nalar Politik Islam, Penerbit Citra, 2006, h. 242.

<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> Tariq Ramadhan, Menjadi Modern Bersama Islam, Penerbit TERAJU, 2003, h. 104.

<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> Sebagaimana yang disebutkan dalam al-qur’an bahwa “Tidak ada paksaan dalam agama” dan juga berkenaan dengan “Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku”. Semua ini memiliki nilai yang sangat tinggi dalam HAM.

<!–[if !supportFootnotes]–>[6]<!–[endif]–> Tariq Ramadhan, Menjadi Modern Bersama Islam, TERAJU, 2003, h. 118.

<!–[if !supportFootnotes]–>[7]<!–[endif]–> Bahtiar Effendy, Jalan Tengah Politik Islam Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah, Ushull Press. 2005

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: