Hukum Moral Versus Akal Rasional


By Nanik Yulianti

Abstraksi

Menciptakan dan menjaga perdamaian merupakan salah satu tugas penting yang diemban oleh seluruh umat manusia. Namun, pada kenyataannya hal tersebut belum teraktualisasi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah akibat dari potensi akal budi yang ada dalam diri manusia belum teraktualsasi secara optimal. Padalah akal budi sendiri memiliki andil yang cukup besar dalam menjamin kepentingan-kepentingan privat setiap individu. Di sisi lain, hukum yang pada dasarnya memiliki hak dan kemampuan untuk memaksakan tingkah laku dan moral seseorang terkadang tidak mampu memeberikan kontribusi yang cukup besar bagi terciptanya perdamaian. Namun, bagaimanapun perdamaian yang selama ini diinginkan akan lebih mudah dicapai jika disokong oleh kesadaran serta kemauan untuk dapat mencapai perdamaian itu sendiri.

Pendahuluan

Man is forced to be a good citizen even if not a morally good person.”[1] Pandangan Kant yang menyatakan bahwa moral atau keadaan manusia yang secara alamiah (state of nature) cenderung pada adanya keinginan untuk berkuasa (menakhlukkan orang lain jika tidak ingin ditahlukkan orang lain) serta dengan adanya kondisi yang serba saling mengancam (state of war), menimbulkan persepsi yang menurut Kant bahwa moral moral manusia (manusia itu dalam keadaan alamiah) itu tidak baik.[2]Namun, menurut Kant moral itu dipaksakan, demi mempertahankan kelangsungan hidup manusia itu sendiri, ia akan terdorong dengan sendirinya untuk menjadi warga negara yang baik, juga dengan adanya hukum yang memberikan sanksi bagi orang-orang yang berperilaku menyimpang.

Namun, apakah pendapat itu dapat diterima? Bukankah dengan adanya paksaan dalam diri manusia, justru akan membuat mereka tertekan? Dengan demikian apakah mungkin perdamaian itu sendiri dapat tercipta? Selain itu, apakah hukum dan pemerintahana dunia, yang di dalamnya melihat manusia tidak sebagai warga negara melainkan sebagai warga dunia, yang selama ini diidam-idamkan Kant dapat diterapkan dewasa ini, serta pada setiap elemen-elemen dunia?

Dalam makalah ini, saya mencoba untuk memberikan tanggapan serta argumen atas pendapat-pendapat yang dilontarkan Kant. Sebagai suatu kesimpulan awal adalah bahwa perdamaian dan keselarasan dunia itu mungkin, selain dengan adanya dukungan dari peran serta hukum yang bersifat memaksa, manusia juga memiliki akal, yang dapat dengan setia membimbing mereka untuk dapat berfikir secara rasional-strategis.

Makalah ini terbagi menjadi beberapa kerangka bagian, yang tersusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bagian pertama membicarakan tentang sejarah pemikiran Kant, yang berawal dari metafisika dan ontologinya, yang kemudian bertransformasi menjadi pemikiran politiknya. Bagian kedua mengetengahkan hubungan dan kontradiksi antara hukum, moral, serta akal rasional. Bagian ketiga sedikit menjelaskan tentang konsep “Kosmopolitanisme” Kant yang menitikberatkan pada adanya suatu hukum dunia yang mengatur suatu serikat warga negara serta negara-negarnya. Bagian keempat, menyebutkan beberapa hal dan asas-asas yang berkaitan dengan perdamaian dunia ala Kant. Dan terakhir memberikan gambaran tentang kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan makalah ini.

Sejarah Pemikiran Politik Immanuel Kant

Jika berbicara mengenai pemikiran politik Imanuel Kant, tentu tidak terlepas dari pemikirannya tentang metafisika dan ontologi.[3] Hal ini dikarenakan, fakta yang meyatakan bahwa pemikiran politik Kant sebenarnya bersumber dari filsafat ilmu alamnya, yang kemudian diterapkan pada bidang sosio politiknya.

Kant mendasari teori-teorinya tidak sebatas bertumpu pada pengalaman-pengalaman nyata semata, melainkan juga melalui pikiran. Dalam metafisika ilmu alamnya, [4] ia menerangkan bahwa materi memiliki kemampuan untuk mendekatkan (daya tarik) dan menjauhkan (daya tolak) diri dari materi lainnya. Ia mengakui adanya suatu prinsip kontradiksi atau konflik dalam keadaan alamiahnya. Kemudian, Kant mendeskripsikan manusia dan masyarakat dengan menggunakan struktur yang mirip dengan materi pafa metafisika ilmu alamnya.

Dari uaraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tulisan-tulisan Kant tentang politik tidak semata-mata sebagai pengaruh dari kondisi perpolitikan global Amerika dan Eropa yang terjadi pada masanya, yaitu dengan meletusnya revolusi Amerika (1776) dan revolusi Perancis (1789). Melainkan jug akibat dari beberapa pengaruh pemikiran metafisika dan ontologinya.

Hukum, Moral atau Akal Rasional?

Kenyataan bahwa keadaan state of nature manusia adalah state of war, menimbulkan berbagai macam kendala dalam usaha membangun negara serta menciptakan hukum dan pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan dan penjagaan hak-hak individu. Namun, menurut Kant kendala tersebut dapat teratasi bahkan oleh bangsa setan-setan yang jelas tidak memiliki moral. Meskipun setan-setan tidak bermoral, tetapi mereka mampu berfikir secara rasional untuk membentuk suatu kesepakatan yang dapat menjamin dan melindungi kepentingan-kepentingan individual mereka.

Kant berpendapat bahwa dalam pembentukan hukum konstitusi, negara hendaklah menetralkan diri dari moral, agama serta pemikiran-pemikiran lama. [5]Dengan adanya campur tangan agama, mereka berpendapat bahwa perdamaian dapat dicapai dengan adanya khutbah-khutbah serta nasehat-nasehat moral. Namun ternyata, khotbah-khotbah dan nasehat-nasehat moral tersebut tidak dapat mentralisir manusi dari adanya peperangan.

Ia menyatakan bahwa pengorganisasian yang baik dan bijaksana, juga akan membuat warga negaranya bersikap baik dan bijaksana. Karena sesungguhnya, perdamaian yang ingin dicapai tersebut mencakup dan sesuai dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri, baik kepentingan individu maupun kepentingan asosiasi.[6]

Kant menyatakan bahwa, “Manusia dipaksa menjadi warga Negara yang baik meskipun mereka tidak baik secara moral (man is forced to be a good citizen even if not a morally good person)”. Dengan adanya hukum yang bersifat memaksa serta memberikan sanksi-sanksi bagi penyimpangan, menurut Kant dapat membuat masyarakat tunduk pada hukum dan konstitusi, selain itu, mereka juga memikirkan tentang kepentingan-kepentingan mereka sendiri yang pada akhirnya akan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang baik. Ia beranggapan bahwa negara dan konstitusi yang baik akan menghasilkan sekelompok orang yang baik, menurutnya tidak dapat diharapkan untuk dapat menghasilkan negara dan konstitusi yang baik.[7]

Menurut kacamata Kant, hukum moral dilihat sebagai suatu “perintah pasti”, bahwa hukum moral itu berlaku dalam setiap situasi dan keadaan. Hukum itu berupa perintah yang memiliki kewenangan dan kekuatan mutlak untuk memaksa. Menurutnya kemutlakan yang terdapat dalam hukum moral sama halnya dengan kemutlakan yang terdapat dalam hukum kausalitas. Selain itu, ia juga beranggapan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada hukum-hukum universal.[8]

Namun, apakah pendapat ini dapat diterima begitu saja? Menurut tatanan praktis, manusia yang merasa dirinya tertekan dengan adanya paksaan dalam diri mereka, justru akan muncul sebagai manusia yang memiliki penyimpangan. Akibat dari ketidakrelaan dalam melaksanakan hukum tersebut. Terlebih lagi, jika terdapat kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Mungkin aka timbul suatu pemberontakan akibat tekanan yang ada. Jika keadaan seperti ini yang terjadi apa mungkin perdamaian yang pada dasarnya menjadi tujuan awal dari dibentuknya hukum akan tercapai?

Kosmopolitanisme

Bumi atau menurut ilmiahnya dikenal dengan sebutan ilmiahnya disebut “kosmos”, sejak dahulu sudah dimengerti sebagai suatu tatanan yang diatur oleh suatu hukum atau prinsip-prinsip tertentu atau lebih tepatnya lagi, hak kepemilikan bersama terhadap bumi, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan universal. Kant sering kali menyebut tatanan semacam ini dengan sebutan kosmopolitanisme (kewarganegaraan dunia)

Kembali pada keadaan alamiah manusia yang lebih banyak berorientasi pada keadaan perang. Perang pada dasarnya disebabkan oleh pengaruh buruk manusia yang ingin selalu berkuasa sebelum dikuasai oleh orang lain mengakibatkan munculnya sesuatu negara adidaya yang menguasai negara-negara lain. Kant tidak menyetujui adanya negara semacam ini, karena negara seperti ini tidak dapat ditundukkan dan tidak bersedia untuk tunduk pada satu tatanan hukum apapun.

Salah satu cara yang dapat mencegah munculnya negara adidaya, menurut Kant, adalah dengan membentuk suatu hukum internasional yang berlaku dan dipatuhi oleh semua warga negara dan negara.[9]selain itu, juga membutuhkan suatu sikap toleransi yang memandang kebersamaan hak dalam bewarganegara, yaitu untuk menghindarkan suatu bentuk totaliter yang memiliki otoritas lebih dari yang lainnya. Hal ini membutuhkan adanya satu konsensus dari bangsa-bangsa yang bersangkutan untuk bersedia menyerahkan atau bahkan keseleruhan dari kedaulatan negaranya terhadap hukum internasional tersebut.

Permasalahannya adalah, manusia tidak hanya sebatas terikat dengan hubunganya dengan negara, yaitu sebagai warga negara. Manusia pada kenyataannya bersifat homogen kompleks, juga terikat dengan agama, sukum bangsa, ras, dan lain-lain. Dari hal-hal itu otomatis terdapat perbedaan, atau bahkan pertentangan antara hubungan ikatan yang satu dengan yang lainnya. Apakah demi mencapai suatu kesepakatan hukum sebagai warga negara dalam kaitan hubungannya dengan negara, manusia harus rela dan bersedia untuk melupakan hubungan ikatannya dengan yang lain? Bisa saja rela bisa juga tidak. Tergantung bagaiman kesepakatan hukum itu berfungsi dengan baik pada tataran praktis.

Selain itu, dengan adanya hukum dunia yang melarang adanya suatu negara yang berdaulat, dalam kaitannya dengan kepentingan, tentu sebuah negara harus memiliki suatu kedaulatan. Karena setiap negara memiliki kepentingan dan ideologi yang berbeda-beda dengan negara-negara lainnya. Akan menjadi sulit jika negara-negara Arab diberikan ketentuan-ketentuan hukum yang sama dengan negara-negara Eropa atau Amerika misalnya. Lain halnya jika federasi tersebut berbentuk Uni Eropa, yang pada dasarnya memimiliki kepentingan dan ideologi yang hampir sama.

Oleh karena itu, memang hendaknya negara-negara membentuk saru federasi atau hukum dunia, yang dapat membatasi kedaulatan suatu negara untuk mencegahnya menjadi suatu negara yang adidaya.[10] Namun selayaknyalah bagi setiap negara untuk dapat memiliki kedaulatan yang menjamin hak-hak setiap warga negaranya, baik hak sebagai warga negara, hak sebagai pemeluk suatu agama, maupun hak lainnya.

Menuju perdamaian Abadi

Menurut Kant, perdamaian itu bukanlah suatu keadaan yang terjadi secara alamiah. Keadaan alami adalah perang. Jadi perdamaaian haruslah diciptakan melalui kebijakan-kebijakan politik yang taat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum.

Dalam hal ini penentuan kebijakan-kebijakan negara, Kant menyatakan bahwa hendaknya para pemimpin negara meminta pendapat-pendapat dari para filsuf. Namun, ia menolak keadaan di mana para filsuf menjadi seseorang yang berwenang dalam hal kepemimpinan negara,[11]karena dala hubungannya dengan kekuasaan akal budi dan moral akan terkalahkan oleh kekuasaan tersebut. Ketika sang filsuf menaiki singgasana kepemimpinan, maka bukan tidak mungkin ia akan kehilangan akal budi dan kebijaksanaannya ketika berhadapan dengan yang namanya kekuasaan.

Dalam proses pembentukan perdamaian ini, Kant menolak adanya tentara tetap. Karena menurutnya tentara semacam itu hanya akan menimbulkan adanya ancaman perang terhadap negara lain. Dan masing-masing negara yang memiliki tentara perang akan selalu berusaha menggungguli negara lainnya dalam kaitannya dengan tentara, yang secara otomatis juga memerlukan biaya yang besar. Secara tidak langsung, tentara sendirilah yang menjadi penyebab timbulnya peperangan sebagai usaha untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan.

Dengan demikian, perdamaian tidak akan dapat tercipta. Yang ada hanyalah peperangan yang akan selalu siap sedia menyediakan lahan seluas mungkin untuk dibangun sebuah kuburan masal bagi korbannya. Namun, sebagai pengganti dari tentara perang, Kant mengusulkan adanya wajib militer yang sifatnya tidak mengikat bagi warga negara, yang jika sewaktu dibutuhkan dapat dikirim ke medan perang. Dengan ini Kant seperti ingin menyatakan bahwa pertahanan suatu negara dibangun oleh pertahanan sipil.

Sayangnya pendapat Kant yang satu ini kurang dapat saya terima. Bayangkan jika suatu negara tidak memiliki tentara tetap bagaimana mungkin ia dapat menjaga teritorialnya dari serangan musuh atau pemberontakan dari dalam. Mungkin konsep pertahanan sipil Kant dapat dijadikan pengganti, namun bagaimana jadinya jika dalam diri warga negara tersebut belum ada kesadaraan atau tidak ada kesadaran untuk turut serta membela negara.

Barangkali denga adanya hukum yang mengatur setiap negara dapat mengurangi resiko terjadinya perang. Tapi apa jadinya jika hukum itu tidak memiliki otoritas dan kemampuan yang memadai untuk mengatur setiap negara. Tentu saja keberadaan tentara tetap dibutuhkan dalam rangka penjagaan keamanan dan kedamaian negara. Dengan kata lain, karena hukum kemungkinan besar tidak berjalan tanpa adanya tangan kasar yang ada di belakangnya, maka diperlukanlah tentara tetap.

Dalam kaitannya dengan konsep perdamaian dunianya, yang paling ia tekankan adalah kebebasan yang setara pada semua orang serta penekannya terhadap penghindaran adanya konflik, dengan syarat mematuhi segala peraturan yang telah disepakati. Namun sayangnya, dalam hal ini Kant hanya memperhatikan tentang adanya kesetaraan warga negara dalam tataran politik yang pada intinya lebih menkankan konsep kebebasan. Sedangkan untuk mencapai suatu perdamaian tidak hanya dicukupkan dengan adanya jaminan kebebasan yang sama, melainkan juga bagaimana tercapaianya kesejahteraan dna kebahagiaan warga negara. Dalam hal ini, kesetaraan secara politis saja tidaklah memadai. Melainkan kesetaraan dalam bidang perekonomian dan bidang lainnyapun seharusnya juga harus ditekankan.

Sebagai sebuah landasan tercapainya perdamaian, Kant merumuskan pasal-pasal definitif yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar dalam tercapainya perdamaian. Ketiga pasal tersebut adalah konstitusi sipil setiap negara seharusnya berupa Republik, negara yang ingin mencapai perdamaian harus mendasarkan dirinya pada suatu serikat yang didasarkan pada hukum bangsa-bangsa. Dan hak setiap warga negara sebagai manusia untuk dapat memasuki wilayah negara lain.

Republik sebagai Wadah Terciptanya Perdamaian

Berkaitan dengan pasal yang pertama ini, Kant menerangkan bahwa:

“Konstitusi sipil setiap negara seharusnya berupa republik.”

Satu-satunya konstitusi yang muncul dari gagasan perjanjian yang asli dan yang harus dijadikan landasan semua perundang-undangan hukum manusia adalah “Republik”. Konstitusi ini dibangun: pertama, berdasarkan prinsip kebebasan setiap anggota masyarakat. Kedua; berdasarkan ketergantungan semua terhadap suatu perundang-undangan umum. Ketiga; berdasarkan hukum persamaan hak. Jadi konstitusi republik dalam kaitannya dengan hukum merupakan landasan awal bagi semua bentuk konstitusi sipil. [12]

Menurut Kant, “republik” adalah negara yang diatur oleh undang-undang yang menjamin tiga hal penting, seperti telah tercantum dalam kutipan di atas. Sebenarnya yang dimaksud oleh Kant dengan “republik” itu sendiri adalah “demokrasi”. Pada dasarnya hubungan republik dan demokrasi tidaklah dapat dimengerti sebagai hubungan yang mengandung kontradiksi atau sebaliknya, namun republik itu identik dengan demokrasi. Republik adalah bentuk dari sebuah negara, sedangkan demokrasi adalah bentuk dari pemerintahan. Keduanya sama-sama meletakkan kebijakan politik di tangan rakyat.

Namun, dalam pandangan Kant, demokrasi adalah demokrasi yang berdasarkan konteks sosio-historis seperti terjadi pada masa Plato dan Aristoteles, yaitu demokrasi ekstrem. Dan lebih mengarah ke arah oligarki. Selain itu, definisi demokrasi sendiri yang meletakkkan kebijakan politik sepenuhnya pada rakyat juga menimbulkan suatu permasalahan. Jika rakyat yang memiliki wewenang penuh dalam singgasana pemerintahan mayoritas tidak berpendidikan dan bermasalah, maka otomatis pemimpin yang dipilih untuk mewakili mereka pun bermasalah. Dan tak pelak lagi, negarapun menjadi bermasalah.

Menurut Kant, republik ini adalah satu-satunya bentuk konstitusi yang sesuai untuk dapat mewujudkan cita-cita perdamaian (konstitusi ini memisahkan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif). Dengan meletakkan kebijakan politik di tangan rakyat, akan memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada rakyat untuk dapat memutuskan setiap kebijakan negara.

Dengan demikian rakyat sebagai pemegang kebijakan sekaligus sebagai penghuni negara, tidak akan semata-mata memutuskan untuk berperang, karena mereka sadar bahwasannya mereka sendirilah yang menanggung dampak dari perang itu. Selama tidak terjadi peperangan, perdamaian akan lebih terjamin.

Namun sekali lagi, ada beberapa bagian yang kurang dapat saya terima. Dalam sebuah republik, otomatis, rakyat yang berkuasa memegang kebijakan politik memiliki hak-hak yang sama antara satu suku dengan suku yang lainnya. Dalam hal ini kemungkinan terjadinya perebutan kekuasaan atar rakyat yang notabene tidak mendapatkan ikatan dari hukum secara ketat, dapat menimbulkan kekacauan yang dapat mengganggu stabilitas negara.

Negara Serikat dan Hukum Bangsa-bangsa

Pasal kedua yang berkaitan dengan terciptanya perdamaian abadi menyatakan bahwa negara-negara yang ingin mencapai suatu perdamaian harus membentuk suatu serikat yang didasarkan dengan hukum bangsa-bangsa. Mungkin, pemikiran Kant tentang pembentukan negara serikat dan hukum-hukum bangsa ini terilhami dengan pemikirannya sendiri tentang kosmopolitanisme dan hukum dunia.

Menurut filosof Prusia ini, dengan terbentuknya suatu serikat atau federasi, akan membuat negara-negara yang bersangkutan terjaga dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuat, serta menjamin hak-hak mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, akan menghindarkan dari ternentuknya negara yang sepenuhnya berdaulat. Negara semacam ini, menurut Kant, akan dapat menimbulkan suatu kecenderungan untuk menjadi suatu bentuk pemerintahan yang despotik.[13]

Manusia dalam kedudukannya sebagai Warga Negara dan Penghuni Alam

Pasal terakhir dalam pencapaian perdamaian, berkaitan dengan individu sebagai warga negara. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara diperbolehkan untuk dapat melewati perbatasan-perbatasan negara lain, dan selama orang tersebut datang dengan damai, negara yang ia datangi harus menyambutnya dengan tangan terbuka. Pasal ini berkaitan dengan hak setiap individu atau warga negara atas kepemilikannya terhadap alam. Namun, ia tidak diperbolehkan untuk menetap di negara tersebut, karena akan menimbulkan ancaman bagi perdamaian dalam negara yang bersangkutan.

Terlebih lagi apabila terjadi campur tangan dari orang atau negara lain terhadap urusan-urusan internal negara bersangkutan, hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya hak-hak bangsa yang berdaulat dalam mengatur pemerintahannya sendiri.

Kesimpulan

Sejauh ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perdamaian dunia itu mungkin dan pasti dapat tercipta, meskipun dalam penerapannya nampak sulit dilakukan, namun bukan bearti hal tersebut dijadikan sebagai suatu alasan untuk tidak mengusahakan terciptanya perdamaian dunia tersebut. Tergantung bagaimana setiap penghuni bumi ini mananggapinya. Sedangkan hukum yang sudah ada, hanya berfungsi sebagai perantara dalam pencapaiannya.

Moral dan keadaan alamiah manusia mungkin pada dasarnya mengarah pada suatu konsep yang tidak baik. Namun demikian, bagaimanapun juga manusia tetaplah memiliki akal, yang akan terus membimbing mereka untuk dapat berfikir secara rasional strategis. Hukum moral dan akal rasional bukanlah suatu yang harus dipertantangkan, melainkan harus dipertemukan dalam suatu ruang untuk dapat menciptakan suatu keselarasan dalam rangka menuju perdamaian.

Meskipun pada akhirnya Kant sendiri menolak gagasan tentang pemerintahan dunia, [14]namun tidak ada salahnya jika pemikiran yang satu ini sedikit dipertimbangkan dalam salah satu langkah untuk menuju perdamaian. Karena bagaimanapun juga, manusia secara individu dan negara secara asosiatif, membutuhkan adanya suatu hukum yang dapat membatasi dan mengarahkan mereka menuju suatu tatanan yang teratur.

Bahan Bacaan

Kant, Immanuel, Menuju Perdamaian Abadi, Sebuah Konsep Filosofis. Terj. Arpati dan Hendarto, Jakarta:Mizan, 2005

Jurnal Filsafat Driyarkara, edisi XXVI, no. 2, “Pemikiran Filosofis: Negara.

Gaarder, Jostein, Dunia Sophie, Bandung: Mizan, 2002

Pojman, Louis P., Kant Perpetual Piece and Cosmopolitanism. Blackwell Publishing. 2005

Hardiman, Budi F., Bangsa Setan-setan dan Universalisme Lunak, Kant tentang Politik dalam Masyarakat Majemuk. Jakarta:2004


[1] Imanuel Kant, Zum Ewigen Freiden: Ein Philosophicher Entwurf. (Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofis.

[2] Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Machiavelli, dan berbeda sedikit dengan pendapat Locke yang menyatakan bahwa manusia dalam keadaan alamiah pada dasarnya baik, karena keadaan alamiah merujuk pada keadaan di mana manusia hidup dalam keadaan damai.

[3] Kant mungkin lebih dikenal berdasarkan pemikiran metafisika dan ontologinya. Pada awalnya pemikiran politiknya tidak terlalu dianggap, hal ini disebabkan salah satunya karena dia jarang terlibat secara langsung dalam aktifitas-aktifitas perpolitikan. Selain itu, pemikiran-pemikiran politik yang ia tuangkan dalam salah satu bukunya dianggap tidak relevan dengan keadaan yang terjadi pada masa itu.

[4] Dalam salah satu bukunya, ia menggambarkan pencipta alam sebagai seorang seniman agung yang membuat rancangan tentang proses-proses politis yang terjadi di atas bangunan sejarah.

[5] Dari segi hisoris, mungkin ini adalah salah satu alas an terbentuknya paham sekulerisme, yaitu memisahkan antara urusan-urusan Negara dengan agama, karena agama akan menimbulkan suatu kecondongan-kecondongan . Selain itu, masa pencerahan yang terjadi pada masa Kant, juga memberikan isyarat terhadap pemisahan-pemisahan akan dogma-dogma serta pemikiran-pemikiran sebelimnya. Dalam hubungannya dengan hal ini, Kant memiliki motto, yaitu Sapere Aude, yang artinya berfikirlah mandiri.

[6] Kepentingan individu berkaitan dengan masing-masing individu yang berbeda dari individu dan manusia lainnya. Sedangkan kepentingan asosiasi berkaitan dengan suatu komunitas atau masyarakat. Kedua kepentingan ini harus berjalan dengan selaras dan serasi, sehingga memungkinkan terbentuknya hubungan antar manusia dalam berpartisipasi dalam komunitas tanpa kehilangan hak-hak dan kebebasannya sebagai individu.

[7] Pendapat ini sedikit berbeda dengan pendapat Plato yang menyatakan bahwa “Negara yang baik menghasilkan warga negara yang baik, dan warga negara yang baik akan menghasilkan negara yang baik pula”.

[8] Yang dimaksud hukum universal di sini adalah semua yang dilakukan manusia harus dapat diangkat menjadi suatu hukum atau peraturan yang umum, misalnya, dalam melakukan suatu hal kita hendaknya memikirkan bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama jika menghadapi persoalan yang sama.

[9] Dengan adanya hokum semacam ini, selain dapat membatasi negara-negara untuk dapat berdaulat secara penuh, juga akan mempermudah bagi negara-negara yang lemah untuk ikut bernaung dalam ruang lingkup hokum ini.

[10] Meskipun pada dasarnya, hokum itu sendiri bersifat terbatas dan relative, serta terkadang mendapat pengaruh yang cukup besar dari sejarah, yang tidak selalu baik.

[11] Pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan Plato yang menyatakan bahwa sebaik-baik pemimpin yang mampu memimpin negara dengan baik dan bijaksana adalah filsuf. Ia membagi manusia ke dalam tiga golongan, yaitu, manusia kepala, manusia yang mengambil keputusan dengan menggunakan akal dan kebijaksanaan mereka. Manusia dada, adalah orang-orang yang mengambil keputusan dengan menggunakan emosi. Dan manusia perut, adalah orang-orang yang mengambil keputusan dengan menggunakan hawa nafsu.

[12] Immanuel Kant, Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofis. Terj. Arpani dan Hendarto, 2005, hal. 48-50.

[13] Mungkin Negara semacam inilah yang lebih cocok dijadikan sebagai kontradiksi dari republic, Karena bentuk yang seperti ini meletakkan kekuasaan kesewenangan seseorang sebagai suatu hokum dan peraturan yang harus ditaati.

[14] Kemungkinan besar hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia memang bersifat homogen dan terdiri dari berbagai kekompleksitasannya. Selain itu, Kant sendiri merasa bahwa gagasannya belum dapat terealisasi, yang disebabkan oleh banyaknya konflik yang terjadi.

One response

  1. Terimakasih, bertambah wawasanku….
    Salamkenal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: