HAK ASASI MANUSIA REFLEKSI HUMANISME


By Tresna Agustian Suryana

Hak asasi manusia sebagai bagian dari humanisme merupakan salah satu faktor penting untuk terciptanya kesinambungan hidup dan terjaganya stabilitas nasional maupun internasional. Dengan terciptanya hak asasi manusia, berarti kita telah menghormati prinsip-prinsip humanisme atau kemanusiaan.

Humanisme atau kemanusiaan itu sendiri lahir dari rahim peradaban eropa.tepatntya pada masa renasissance atau yang biasa dikenal sebagai abad pencerahan. Humanisme tergagas saat kebangkitan ilmu pengetahuan dan falsafah Yunani di abad ke 15 dan 16. meskipun pada dasarnya ide-ide humanisme muncul dan berkembang dalam peradaban manusia sebelum renaisance terjadi seperti digagaskan oleh Kon Fut Tze, Meng Tze dan Hun Tze.

Di Yunani ide serupa pada abad yang sama digagaskan oleh Socrates, Plato dan Aristoteles. Agama Islam lahir pada abad ke-7 dan berkembang pesat pada abad ke-8 – 13 M. Filosof-filosof Muslim tidak ketinggalan mengembangkan gagasan humanisme pula. Di antaranya al-Farabi (abad ke-9 M), Ibn Sina (abad ke-10), Imam al-Ghazali (abad ke-11-12) , Ibn Rusyd (abad ke-13) dan Jalaluddin Rumi (abad ke-13). Mereka mendasarkan pemikirannya pada sumber-sumber kitab suci al-Qur’an, diperkuat dengan ide-ide dari falsafah Yunani dan Persia yang berkembang sebelumnya. Terdapat persamaan, sekaligus terdapat banyak perbedaan antara humanisme yang difahami di Eropa dengan humanisme yang difahami di Cina dan dalam Islam.[1]

Terlepas dari itu semua, sebagai refleksi dari Humanisme, hak asasi manusia (HAM) merupakan faktor penting di dalam kemanusiaan. Betapa tidak, tanpa faktor ini, sulit untuk dapat secara utuh menghiormati prinsip-prinsip kemanusiaan atau humanisme itu sendiri.

Hak asasi manusia dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah “droit de l’homme. Dalam bahasa Inggris disebut human rights, dan dalam bahasa Belanda disebut Mensen Rechten.[2]

Konsep hak asasi manusia (HAM) sebagai hak yang melekat pada diri manusia sebagai hak yang harus di hormati dan dilindungi pada asalnya tumbuh di tataran nasional pada abad ke-17 dan ke-18, khususnya di Inggris, Amerika dan Perancis dengan dikeluarkannya Bill of Rights (judul lengkapnya berbunyi “An Act Declaring and Liberties of the Subjects and Settling the Succession of the Crown”), 1688 di Inggris, Virginia Declaration of Rights, 1776 (yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum dikeluarkannya Declaration of Independence), Declaration of Independence, 1776 (yang disusun oleh Thomas Jefferson) di Amerika Serikat, Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789 di Prancis, dan Bill of Rights, 1791 di Amerika Serikat.

Instrumen-instrumen nasional ini menetapkan pokok-pokok yang sekarang kita sebut “human rights” HAM, yang pada waktu dibuatnya pada abad ke-17 dan ke-18 belum disebut demikian.

Pada abad ke-19 dan dasawarsa-dasawarsa pertama abad ke-20, konsep HAM mulai berkembang di tataran Internasional, artinya dianut oleh komunitas bangsa-bangsa dalam hubungan antara mereka, sebagaimana dapat dilihat dari perkembangan berikut:

a) Pengutukan praktik perbudakan, yang mula-mula dinyatakan dalam Traktat Perdamaian Paris, 1814 antara Inggris dan Prancis, yang kemudian berkembang dari komitmen dua negara menjadi komitmen komunitas internasional dengan dibuatnya sebagai konvensi yang bertujuan menghapuskan perbudakan dan perdagangan budak, yakni Slavery Convention (Konvensi Perbudakan) pada 1926 (yang kemudian diubah dengan Protocol amending the Slavery Convention signed an Geneva on 25 September 1926 (Protokol perubahan atas konvensi Perbudakan yang ditandatangani di Jenewa pada 25 September 1926) pada 1953 dan ditambah oleh Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery (Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga atau Praktik Yang Sama Dengan Perbudakan) pada 1956) ;

b) Pembentukan Comite International de la Croix Rouge (CICR) (Komite Internasional Palang Merah) pada 1863, yang memprakarsai penyusunan Convention for the Ameliration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field (Konvensi bagi Perbaikan Kondisi Tentara yang Luka di Darat), 1864. Konvensi ini, yang hanya terdiri dari sepuluh pasal, memuat asas-asas dasar yang masih berlaku sampai sekarang. Stelah mengalami beberapa kali penambahan, pelengkapan, dan perluasan lingkup berlakunya, perlindungan, korban perang, termasuk perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, kemudian terangkum dalam empat Konvensi Jenewa, 1949, yang kemudian dilengkapi lagi dengan dua protokol Tambahan pada 1977. Instrumen-instrumen internasional ini, yang semula terkenal sebagai Hukum Perang (Law of War) (yang tertulis) yang kini disebut Hukum Humaniter (Humanitarian Law), esensinya bertujuan melindungi hak asasi orang-orang dalam situasi konflik bersenjata, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat di dalamnya ;

c) Dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) pada 1919 setelah berakhirnya Perang Dunia I, dibentuk oragnisasi perburuhan Internasional (International Labour Organization) (ILO), yang bertujuan memajukan penghormatan hak asasi kaum buruh. Di samping itu dibentuk pula Kantor Internasional Nansen untuk pengungsi (Nansen International Office for Refugees), yang bertugas melindungi hak asasi pengungsi. [3]

Beberapa faktor yang menyadarkan komunitas Internasional tentang pentingnya Hak Asasi Manusia :

a) Kekejaman Jerman Nazi selama Perang Dunia II menyadarkan komunitas Internasional tentang sangat pentingnya penghormatan HAM bagi umat manusia secara keseluruhan. Ketetapan demikian sudah diambil sebelum usainya Perang Dunia II, yaitu ketika pada 1 Januari 1942, di Washington, D.C., 26 bangsa melawan kekuatan poros (Axis Powers) menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi tersebut menyatakan dalam preambulnya menyatakan, antara lain, tentang, “esensialnya mempertahankan hidup, kebebasan, kemerdekaan, dan kebebasan agama, dan melindungi HAM serta keadilan di dalam wilayah mereka sendiri dan juga di negeri lain …”;

b) Piagam PBB, yang diterima oleh 50 bangsa dalam pertemuannya di San Fransisco pada 25 April-25 Juni 1945, mengukuhkan deklarasi PBB 1942 tersebut dalam paragraf preambuler kedua, Pasal 1 ayat 3, Pasal 55 huruf c, dan Pasal 56 Piagam PBB;

c) Upaya komunitas internasional untuk memantapkan pengakuan dan penghormatan HAM mencapai kulminasinya pada 10 Desember 1948 dengan diterima dan diproklamasikannya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) (DUHAM), DUHAM 1948, yang merupkan “katalog” HAM dan yang terdiri dari 30 pasal, dalam garis besarnya menetapkan hak dan kebebasan setiap orang yang harus diakui dan dihormati serta kewajiban setiap orang untuk dipenuhi. Hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam DUHAM, 1948 tersebut dapat dikelompokan dalam dua bidang besar, yakni, pertama, hak sipil dan politik dan, kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya;

d) Agar mempunyai daya ikat secara hukum, ketentuan-ketentuan DUHAM, 1948 kemudian dituangkan dalam dua kovenan yang masing-masing mengelompokkan dan kebebasan di bidang sipil dan politik serta hak dan kebebasan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), 1966 dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), 1966. Ketiga instrumen internasional induk ini, yakni UDHR, 1948, ICCPR, 1948, dan ICESCR, 1966, yang merupakan instrumen-instrumen internasional induk di bidang HAM dikenal sebagai International Bills of Human Rights;

e) Ketentuan-ketentuan DUHAM, 1948 juga dituangkan dalam berbagai instrumen internasional yuridis lain yang bertujuan mengatur kategori orang atau masalah khusus tertentu, yakni Konvensi mengenai Status Pengungsi, 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi, 1967 (penerapan HAM bagi pengungsi), Konvensi mengenai Hak Politik Perempuan, 1952 (penjabaran Pasal 21), Konvensi UNESCO menentang Diskriminasi dalam Pendidikan, 1960 (penjabaran Pasal 2 dan Pasal 26), Konvensi mengenai Status Orang Tanpa kewarganegaraan, 1954 (penerapan HAM bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan), Konvensi tentang Ketiadaan Kewarganegaraan, 1961 (penjabaran pasal 15), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 (penjabaran Pasal 2), Konvensi Internasional tentang Penindasan dan Penghukuman Tindak Pidana Apartheid, 1973 (penjabaran pasal 1 dan pasal 2), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979 (penjabaran pasal 2), Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984 (penjabaran pasal 5), Konvensi tentang Hak Anak, 1989 (penjabaran pasal 25 ayai (2)), dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluargannya, 1990 (penjabaran pasal 2).[4]

Menurut konsideren Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng berarti terus menerus sepanjang hidupnya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia sejak lahir atas anugerah Tuhan yang maha Esa.

Menurut Prof. Kuntjoro Purbapranoto, Human rights adalah “hak-hak dasar manusia” di samping “kewajiban-kewajiban dasar manusia”, yaitu khusus terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Pada prinsipnya setia hak yang dimiliki oleh seseorang akan membawa kewajiban-kewajiban tertentu, seperti kewajiban terhadap seluruh warga negara.[5]

PENGAKUAN DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Meskipun Republik Indonesia (RI) lahir sebelum proklamasinya DUHAM beberapa hak asasi dan kebebasan fundamental yang sangat penting sudah diakui dalam konstitusinya, baik hak rakyat (peoples’ rights) maupun hak individu (individual rights), yakni hak semua bangsa untuk merdeka (alinea pertama pembukaan), hak atas persamaan di hadapan hukum dan dalam pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)), hak atas pekerjaan (Pasal27 ayat (2)), hak atas penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)), kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28), kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28), kebebasan beragama (Pasal 29 ayat (2)), dan hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)). Sudah tentu pelaksanaan hak-hak individu di masa berlakunya UUD 1945 di masa revolusi kemerdekaan (1945-1949) tidak berlangsungnya sebagaimana mestinya karena bangsa Indonesia sedang berada dalam konflik bersenjata dengan Belanda.

Di masa hidup Republik Indonesia Serikat (RIS) (27 Desember 1949-15 Agustus 1950) pengakuan dan penghormatan HAM, setidak-tidaknya secara legal formal, sangat maju dengan dicantumkannya tidak kurang dari 35 pasal dalam konstitusi RIS (KRIS), 1950 (dari keseluruhan 197 pasal, atau sekitar 18 persen) yang mengatur HAM. Singkatnya masa depan RIS (hanya sekitar 8.5 bulan) tidak memungkinkan dibuatnya penilaian umum penegakan HAM waktu itu.

Kemajuan yang sama, secara konstitusional, juga berlangsung sekembali Indonesia menjadi negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDSRI), 15 Agustus 1950-4 Juli 1959, dengan dicantumkannya 38 pasal dalam UUDSRI, 1950 (dari keseluruhan 146 pasal, atau sekitar 26 persen) yang mengatur HAM.

Di masa berlakunya UUDSRI, 1950 dapatlah dikatakan cukup baiknya penghormatan atas HAM. Patut diingat bahwa di masa itu perhatian bangsa terhadap masalah HAM masih belum besar. Di masa berlakunya UUDSRI, 1950 ini, sebagai tindak di tataran internasional Indonesia menyatakan meneruskan berlakunya bagi Indonesia beberapa konvensi ILO yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku bagi Hindia Belanda oleh Belanda dan mengesahkan Konvensi Hak Politik Perempuan, 1952.

Sejak berlakunya kembali UUD 1945 pada 5 Juli 1959 bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam penikmatan HAM-nya. Sampai 1966 kemunduran itu terutama berlangsung dalam hal yang menyangkut kebebasan mengeluarkan pendapat. Sejak 1966 sampai runtuhnya rezim otoriter dan represif yang menamakan dirinya “Orde Baru”, bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam penikmatan HAM-nya disemua bidang yang diakui oleh UUD 1945. Di tataran internasional, selama 32 tahun masa hidup “Orde Baru” Indonesia mengesahkan tidak lebih dari dua instrumen internasional mengenai HAM, yakni Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979 dan Konvensi tentang Hak Anak, 1989. Pada 1993 memang dibentuk Komisi Nasional (Komnas) HAM (Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993) yang bertujuan membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM “guna mendukung tujuan pembangunan nasional” (Pasal 4). Meskipun Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres 50/1993 tersebut dinyatakan bersifat mandiri (Pasal 3), karena para anggotanya diangkat [secara langsung] oleh Presiden (Pasal 8 ayat (3)), besarnya kekuasaan Presiden secara de facto dalam kehidupan negara dan bangsa, kondisi objektif bangsa yang berada di bawah rezim yang otoriter dan represif, pembentukan Komnas HAM di Indonesia waktu itu, yang sejak 1966 ditandai oleh pelanggaran HAM di segala bidang utama, yakni, sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sejak runtunya rezim otoriter dan represif “Orde Baru” gerakan penghormatan dan penegakan HAM yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah (undercurrent) muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka pula. Gerakan ini memperoleh impetus dengan diterimanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, yang melampirkan antara lain, Piagam HAM yang terdiri dari Pembukaan dan 44 Pasal (Lampiran II). Upaya bangsa bagi penghormatan dan penegakan HAM berlanjut, di bidang legal-formal, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang pada hakikatnya mentransformasikan pokok-pokok Piagam HAM yang ditetapkan oleh MPR menjadi norma yuridis. Komitmen Negara RI untuk menghormati dan menegakan HAM meningkat menjadi komitmen konstitusional dengan Perubahan Kedua UUD 1945 yang diterima oleh MPR pada 18 Agustus 2000 dengan menambahkan sepuluh pasal baru (Pasal 28A-28J) yang mengatur pengakuan dan penghormatan HAM, yang menambah ketentuan yang sudah ada sebelumnya dalam UUD 1945. Pembuatan peraturan-perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang juga memungkinkan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc guna mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tersebut 23 September 2000).

Di samping peraturan perundang-undangan yang sudah ada di atas sudah tentu masih perlu dibuat peraturan perundang-undangan lain sebagai pelaksanaan atau pelengkap yang sudah ada, seperti peraturan pemerintah tentang perlindungan korban dan saksi, peraturan pemerintah tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (sebagaimana keduanya diperintahkan pembuatannya oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000), undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) yang pembentukannya diperintahkan oleh Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000, perubahan, pencabutan, atau pembuatan peraturan perundang-undangan baru untuk mengoreksi peraturan perundang-undangan yang ada yang bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM (misalnya perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang masih ada bersifat diskriminatif termasuk pasal 6 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) UUD 1945), dan pengesahn instrumen-instrumen internasional yang relevan, terutama yang bersifat dasar, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966.

Di bidang yang berkenaan dengan tugas dan fungsi lembaga negara atau yang dibentuk oleh negara patut dicatat tiga hal berikut:

a) Perlunya peningkatan perhatian dan kegiatan pemerintah dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, mengigat tanggung jawab utamanya di bidang ini sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 (Lampiran II, Piagam HAM, Pasal 43), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 8, Pasal 71, dan Pasal 72), dan UUD 1945 (Pasal 281 ayat (4);

b) Perlunya sikap proaktif Dewan Perwakilan Rakyat untuk turut serta dalam upaya bangsa dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, sesuai dengan yang ditetapkan dalm Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 (Pasal 1); dan

c) Perlunya perubahan pasal-pasal terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyangkut Komnas HAM yang memungkinkan Komnas HAM lebih menitikberatkan tugas dan fungsinya pada masalah-masalah yang bersifat strategis dan sebagai pengaris kebijakan sedangkan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh staf Sekretaris Komnas HAM yang, sudah tentu, harus dipastikan profesionalisme dan dedikasinya.[6]

Di bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemasukan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di tingkat SMU, di pelatihan pegawaian dan aparat penegak hukum, termasuk militer dan polisi, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum, misalnya para pengacara.

Mengingat bahwa dewasa ini bangsa Indonesia masih berada dalam masa transisi dari rezim otoriter dan represif ke rezim demokratis, namun menyadari masih lemahnya penguasaan masalah dan kesadaran bahwa penegakan HAM merupakan kewajiban seluruh bangsa tanpa kecuali, perlu diterapkan keadilan yang bersifat transitional, yang rezim disebut “transitional justice”, yang memungkinkan para korban pelanggaran HAM di masa lalu (contohnya kasus pembunuhan aktifis HAM “Munir”, peristiwa Tanjung Priok, Tragedi semanggi, dll.) dapat secara realistis memperoleh keadilan

Bahan Bacaan

Abdul Hadi WM, “Humanisme” Materi kajian kuliah pancasila, ICAS, 2006

Http//www.ham.go.id

Mustakim, “Kewarganegaraan”, Jakarta, Widya utama, 2005

ENNY SOEPRAPTO, “Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, (Makalah untuk memenuhi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat RI sehubungan dengan pembahasan dan pemilihan Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2002.

Yani Pramadya Puspa,”Kamus Hukum”, edisi lengkap, Aneka Ilmu, Semarang.


[1] Abdul Hadi WM, “Humanisme” Materi kajian kuliah pancasila, ICAS, 2006

[2] Yani Pramadya Puspa,”Kamus Hukum” edisi lengkap, Aneka Ilmu, Semarang.

[3] Enny SOEPRAPTO, “Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, (Makalah untuk memenuhi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat RI sehubungan dengan pembahasan dan pemilihan Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2002.

[4] Ibid, h.2

[5] Mustakim, “kewarganegaraan”, Jakarta, Widya utama, 2005. h.53

2 responses

  1. bgus………!!

  2. sangat bagus n sangat membantu..thanks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: