Bangsa Indonesia, Bangsa yang Akan terus Menjadi


Muqaddimah

Hantu-hantu pertikaian dan perpecahan hampir selalu menjadi momok yang harus dihadapi oleh satu bangsa yang majemuk. Sudah menjadi hal alamiah bahwa keberagaman akan membawa benturan-benturan. Benturan-benturan yang dapat berkembang ke arah konflik-konflik antar elemen di dalamnya. Konflik-konflik vertikal maupun Horizontal menjadi hal lumrah yang harus dihadapi satu bangsa multikultur.[1] Hal ini senada dengan tesis Samuel Huttington dalam The Class and Civilization-nya, yang menyatakan bahwa; “Perbedaan atau keragaman akan selalu memunculkan pertikaian dan konflik-konflik.” Menjadi satu hal menarik, jika tesis sosiolog Inggris ini diangkat dalam wacana keberagaman Indonesia. Dan memandang konsep ini, tak harus selalu melihatnya fokus hanya pada pertentangan yang ditawarkannya. Menerawang hal ini dalam konteks keindonesiaan dapatlah dipandang sebagai sentilan Huttington yang mencoba mengingatkan bangsa ini agar-sungguh-sungguh menjaga dan memelihara kemultikulturannya.

Dalam tulisan ini setidaknya akan dibahas dua tema dasar. Pertama, rupa multikultural di indonesia. Jelas ada perbedaan konteks multikultur, antara Amerika misal, dengan konteks multikultur di Indonesia. Di sini akan dilihat betul bentuk multikultural Indonesia itu seperti apa.[2] Kemudian, agar lebih menarik wacana ini akan diteruskan dengan membaca konsep multikultural Indonesia melalui tulisan Radhar Panca Dahana. Radar memberikan tawaran menarik yang perlu dicermati berkenaan dengan multikultur Indonesia, melalui mozaik manusia indonesia-nya.[3] Dari konsep mozaiknya ini, Radar sedikit memberi gagasan yang agak berbeda tentang kejamakan bangsa ini. Kedua, melalui tulisan ini pembaca akan sedikit diajak merefleksikan keberagaman Indonesia ke depan. Seberapa jauhkah multikulturalisme ini berkembang dan berkontribusi terhadap bangsa ini?

Multikultur ala Indonesia

Pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang begitu kental menyadari bahwa di dalam dirinya ada keragaman yang membentuk jati dirinya. Dari zaman Majapahit hingga era sumpah pemuda bahkan sampai sekarang, keragaman itu telak menjadi tulang dan sum-sum bangsa ini. Namun sayangnya kesadaran itu seakan terusik ketika sebuah rezim mulai berkuasa di awal tahun tujuh puluhan.

Masih hangat terasa di benak bangsa ini, bagaimana upaya Bapak Pembangunan Indonesia (Soeharto) dengan kebijakan “kemanunggalannya” berusaha memanage keberagaman Indonesia. Di mana-mana didengungkan budaya nasional, yang mengatasnamakan keragaman dan kebhinekaan. Di setiap tempat muncul tuah kalimat Mpu Tantular, “Bhineka tunggal ika; walau berbeda tetap satu jua”, orang menjadi takut untuk tidak mengatakan setuju pada kalimat keramat ini. Meskipun, tak ada yang salah dengan tiga kata ini, tapi perbincangan berkenaan dengannya mengenai wacana budaya nasional integralistik[5] yang diterapkan Soeharto, menjadi wacana yang begitu menarik perhatian. Karena integral, budaya bangsa yang ditegakkan, menjadi kumpulan budaya-budaya yang harus menyesuaikan diri dengan budaya yang diinginkan Soeharto (Jawa). Pengakuan budaya lokal lain (selain jawa) hanyalah pengakuan de facto belaka, sedangkan secara politis budaya-budaya ini tak dianggap sebagai sebuah entitas yang benar-benar ada. Konsep bhineka tunggal ika yang diterapkan era Orde Baru ini, tak ubahnya sebagai upaya penyeragaman budaya dengan bingkai palsu kemajemukan yang mengabaikan hak-hak budaya lainya. Dan ujung-ujungnya tetap, yaitu; “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu budaya kita”. Suara keberbedaanpun akhirnya diartikan sebagai bermacam suara yang harus satu. Sejalan dengan Yasraf Amir Piliang yang mengatakan bahwa, “Indonesia di tangan Soeharto melihat disorder—ketidakpstian, ketakberaturan—dalam keberagaman sebagai sebuah ancaman.”[6] Keberagaman adalah ancaman dan tanda-tanda adanya perpecahan. Penyeragaman dalam tubuh yang memiliki keragamanpun akhirnya terjadi. Menurut soeharto penyeragaman merupakan cara tepat untuk mengatur ketakberaturan dalam budaya bangsa ini. Pada akhirnya slogan bangsa—bhineka tunggal ika—kemudian menjadi kata-kata usang tanpa makna. Ke-ika-an tak lagi melihat kebhinekaan, sedangkan kebhinekaan tak mampu lagi berdiri karena tekanan kebijakan.

Penanganan Soeharto terhadap keberagaman budaya Indonesia pada masa pemerintahannya, memunculkan masalah-masalah serius terhadap persatuan dan perkembangan psikis bangsa ini. Pertama, penyatuan elemen-elemen keberagaman dalam satu wadah yaitu budaya nasional yang seharusnya ditujukan untuk mempersatukan bangsa, menjadi satu kebijakan yang berbalik arah menggerogoti persatuan bangsa yang telah ada.[7] Gambaran budaya nasional yang tidak merepresentasikan kebudayaan Indonesia yang diharap-harapkan, menimbulkan bermacam kebencian dan kecemburuan nasional. Budaya nasional yang oleh Soeharto diupayakan agar sesuai dengan dengan budaya Jawa,[8] melahirkan diskriminasi yang ditunjang dengan kekuatan kuasa terhadap individu-individu yang berbudaya lain, selain Jawa. Dan pada akhirnya, diskriminasi dan tekanan yang dibuat oleh rezim orde baru ini berbuah rasa apatis, pesimis bahkan sampai-sampai muncul tindakan subversif dan separatis dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang otoriter. Meski gerakan separatis semisal di Aceh yang mulai muncul pada era 80-an memiliki berbagai alasan yang melatarbelakangi gerakan pemisahan itu. Namun, satu hal yang perlu digaris bawahi, munculnya gerakan ini adalah buntut dari rangkaian panjang kegagalan Soeharto dalam mengelola keragaman etnik dan budaya yang ada. Dari sinilah ketika semakin banyak muncul kecemburuan dan kebencian yang diakibatkan salah ambil kebijakan, maka benih-benih separatisme tinggal menunggu waktu untuk tumbuh dan berkembang.

Kedua, kebijakan Soeharto yang dilakukan dengan berbagai “kekerasan” baik fisik maupun non fisik, berdampak pada pola pikir dan psikis manusia-manusia Indonesia. Tren menghujat, acuh, dan dendam kesumat terhadap pemerintah melanda di seluruh pelosok negeri. Kepercayaan terhadap penguasapun menjadi hal yang begitu langka. Parahnya lagi, orang-orang yang merasakan pahitnya kebijakan pemerintahan Soeharto, pada umumnya muncul sebagai orang-orang yang egois dan individualis, di samping pesimistis, dan apatis. Kebijakan yang dihadapi manusia Indonesia menjadi peraturan yang kerap bertentangan dengan individu-individu yang harus melaksanakannya. Kondisi semacam ini yang terus dipupuk dan dibiarkan berlarut-larut, jelas membawa dampak negatif bagi perkembangan psikis bangsa. Dengan kondisi psikis yang seperti ini, maka implikasinya adalah semakin sulitlah manusia-manusia Indonesia mengahargai satu sama lain. Ketika pemerintah tak lagi menjadi pengayom, maka kolektivitas individu akan semakin terpancang pada kelompok masing-masing. Dalam kelompok ini mereka setidaknya merasa cukup terlindungi dari ancaman individu lain maupun tekanan pemerintah. Secara langsung Soeharto benar-benar telah mencetak manusia-manusia eklusif yang cenderung melihat entitas di luar diri atau kelompok dengan kacamata kelompok masing-masing. Multikulturalisme pun semakin jauh dijangkau dan direalisasikan. Masa Soeharto penghormatan terhadap keberagaman masih sebatas pengakuan keberadaan tanpa mengindahkan unsur politis di sana. Rupa keberagaman dalam bhineka tunggal ika terpasung dalam konsep asimilasi yang mengupayakan peleburan keberagaman dalam kemanunggalan utuh.

Mozaik manusia Indonesia, metamorfosa sebuah bangsa

Akan menarik sekali saat membaca gagasan Radhar ini. Ketika gerakan-gerakan multikultur menyuarakan bahwa dalam keragaman harus ada kesetaraan dan pengakuan keberadaan total satu entitas, maka Radhar dengan konsepnya mengatakan, “marilah melebur dalam satu, lupakan tradisi, lupakan golongan, lupakan keberbedaan kita, dan sambutlah Indonesia kita”. Satu gagasan yang mempesona, menggelitik dan menohok kita, mengenai kita, dan siapa kita.

Lain halnya dengan konsep—perbedaan dalam satu—yang dipraktekkan Soeharto, konsep peleburan yang ditawarkan Radhar tidak memungkinkannya adanya kekerasan, maupun pemusatan budaya nasional pada budaya dominan. Kemudian, jika Soeharto merevolusisasi konsep keberagaman, maka Radhar menginginkan adanya evolusi dalam keragaman itu. Evolusi akan lebih menjamin langgengnya kedamaian daripada sekedar revolusi yang akhirnya menancapkan kuku permusuhan di dalam diri bangsa Indonesia, setidaknya revolusi budaya yang dipraktekkan Seoharto. Tak perlu terburu-buru untuk mendewasakan bangsa ini. Masyarakat Indonesia adalah bangsa dengan tipikal sulit menerima perubahan secara frontal. Perubahan itu harus bekerja perlahan, pelan, atau bahkan menikung tanpa ketahuan dalam mempengaruhi pola pikir manusia Indonesia. Perubahan itu harus dilakukan dengan jalan penyadaran terhadap manusia-manusia Indonesia. Kesadaran akan hakikat keberagaman yang lama tenggelam yaitu keindonesiaan kita. Keindonesian yang harus dapat dimunculkan.

Radhar melihat bahwa keberagaman di dalam tubuh Indonesia pada dasarnya tidak dilandasi dengan orisinilalitas elemen-elemennya. Elemen-elemen itu hanya bentukan sejarah yang kapanpun bisa berubah. Melalui latar belakang orisinalitas inilah Radhar, menyatakan bahwa perdebatan siapa yang berhak ini dan berhak itu, terhadap Indonesia tidaklah perlu dilakukan. Karena pada dasarnya tak ada yang benar-benar pribumi dan asli dari elemen-elemen bangsa dalam negeri yang bernama Indonesia ini. “Kita semua tersusun dari pecahan-pecahan identitas orang lain. Kita hadir dengan memasukkan bagian-bagian mereka dalam diri kita. Jadi tak ada yang origin atau sesuatu yang asli dari pribadi kita.[9]

Jika melihat kembali konsep yang ditawarkan Radhar, dengan pengamatan yang lebih mendalam dan intens, akan muncul satu pertanyaan klasik. Akankah konsep ini dapat direalisasikan, atau paling tidak dapat dipraktekkan dalam konteks keberagaman indonesia? Sayangnya Radhar tidak menjelaskan secara terperinci konsep yang ia tawarkan. Dan jika gagasannya ini ibarat rumah, dia hanya mengantar sampai gerbang, membuka pintu, dan mempersilahkan kita memasuki gagasan ini, dengan sedikit memberi petunjuk arah. Sulit sekali menjabarkan, apalagi merealisasikan mozaik manusia Indonesia yang ditawarkan Radhar. Secara garis besar gagasan Rhadar ini hanya melihat keberagaman Indonesia ini melaui sudut pandang kultural. Yang memang jauh-jauh sebelumnya telah ia konsepsikan dalam gagasan mozaik manusia Indonesianya. Cara yang dapat mempersatukan dan menyatukan bangsa ini hanya menyisakan ini. Metode ekonomi, terbukti telah runtuh puluhan tahun yang lalu ketika ekonomi kerakyatan didengungkan roboh. Dan juga ketika metode ekonomi diangkat rezim Orba yang kemudian tumbang diterpa krisis ekonomi, persatuan dan kesatuan yang dibuat, luluh-lantah bersamaan tumbangnya perekonomian negeri ini. Kemudian, penggunaan cara-cara ala militerpun mengalami nasib yang sama, pada awalnya nampak berhasil mempersatukan bangsa, namun pada akhirnya tekanan-tekanan yang diciptakannya tak mampu melemahkan tumbuhnya bibit-bibit perpecahan. Maka sudut pandang kultural ini menjadi jalan terakhir mempersatukan bangsa, dengan cara membudayakan kesadaran akan keberagaman dalam diri manusia-manusia Indonesia. Meskipun akan memakan waktu yang panjang, tapi ide utopian ini memberikan harapan besar demi terciptanya perdamaian yang lebih untuk bangsa ini. Tentu memerlukan tahapan-tahapan untuk merubah dari manusia yang belum sadar akan keberagaman menjadi manusai yang sadar akan keberagaman yang ada. Tahapan-tahapan ini tak bisa dilalui hanya dalam tempo satu atau dua tahun, bisa sepuluh, dua puluh, atau setara dengan pergantian satu generasi ke generasi yang lain. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk membudayakan kesadaran akan keberagaman bangsa adalah menghilangkan perasaan yang memunculkan diri merasa paling orisinil, paling pribumi, paling asli dalam diri manusia-manusia indonesia.[10]Ketika perasaan superioritas ini dapat dihilangkan, maka keegoisan-keegoisan elemen-elemen keberagamanpun dapat dinetralisir. Dan ruang-ruang yang tersedia untuk ditempati yang lain semakin lebar terbuka. Karena ketidakorisinilannya maka kesadaran kedua yang harus dibudayakan adalah kesadaran bahwa budaya itu selalu berkembang, budaya tidak akan pernah menemukan dirinya dalam totalitas yang fix. Budaya akan selalu membentuk dirinya. Dengan kesadaran ini, maka keterbukaan untuk menerima yang lainpun akan semakin mudah dilakukan. Inklusivisme yang kerap menjadi batu sandungan dalam mewujudkan bhinekan tunggal ika—dalam artian yang sesunguhnya—akan semakin terkikis.[11] Jika kesadaran-kesadaran ini berkembang dan berhasil menjangkiti manusia-manusia Indonesia. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah membiarkan kesadaran itu tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Membentuk karakter manusia Indonesia yang baru. Kemudian, masalah yang dihadapi ketika konsep ini hendak direalisasikan. Masalah yang dihadapi oleh konsep mozaik Indonesia ini bukanlah masalah identitas-identitas elemen-elemen dalam budaya nasional yang akan dibentuk. Masalah identitas ini bukan menjadi persoalan yang perlu diprioritaskan karena pada akhirnya identitas-identitas yang individual inipun tidak akan menjadi bagian penting dalam diri manusia-manusia Indonesia nantinya, di mana suku Jawa harus mengakui kejawaannya, suku Sunda harus mengakui Kesundaannya, Batak dengan Kebatakannya, itu semua tidak perlu. Lokalitas dalam era globalisasi ini, tidak lagi lokalitas kedaerahan yang membutuhkan identitas kedaerahan, tapi sudah meningkat lokalitas pada tingkat nasional. Isu-isu yang didengungkan ke depan bukan lagi isu bagaiamana mempertahankan budaya daerah, tapi budaya bangsalah yang akan menjadi taruhan dalam pentas percaturan globalisasi dunia. Bagaimana budaya bangsa ini harus bertahan, menempa dirinya, membuka diri, dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya mulai sekarang harus dipikirkan. Namun sayangnya untuk sampai ke situ, akan ada tantangan besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia, mengkonsepkan budaya nasional. Konsep budaya nasional adalah masalah yang selama ini menjadi bagian penting dalam gagalnya pengelolaan kemajemukan bangsa. Mengkonsepkan budaya nasional yang tersusun dari bermacam budaya yang berbeda adalah bagian tersulit dalam perjalanan bangsa ini. Ketika budaya nasional diidentikkan dengan satu budaya maka yang terjadi adalah perpecahan dan petikaian seperti pada masa Orba. Dan berbagai macam bentuk lainnya yang terus menghadapai kendala.[12]

Kembali pada pembahasan sebelumnya, yaitu kendala yang dihadapi konsep mozaik Indonesia. Konsep keindonesiaan yang ditawarkan Radhar ini, memiliki masalah mendasar mengenai terbentuknya budaya nasional ke depan. Ketika membicarakan mozaik Indonesia yang berisi kumpulan-kumpulan elemen yang membentuknya maka, arah terbentuknya mozaik itu tentu tak lepas dari elemen yang ada di dalamnya. Di sini ingin saya katakan bahwa konsep Radhar ini menghadapi dilema kualitas identitas. Ketika kesadaran dan keterbukaan terhadap budaya lain termasuk budaya yang berasal dari luar muncul, maka terbentuknya budaya bangsa kemungkinan bisa menjadi baik atau atau bahkan tidak sesuai yang diharapkan. Inilah persoalan yang dihadapi konsep mozaik manusia Indonesianya Radhar. Dengan cara apakah agar kesadaran dan keterbukaan menerima yang lain tidak sampai melampaui dan akhirnya menghilangkan makna budaya bangsa yang dicitakan? Ketika kesadaran dan keterbukaan itu tidak dikelola dengan baik dan benar maka yang muncul adalah mayat budaya baru—menemani budaya hipies, kapitalis, budaya global. Yang kata Yasraf Amir Piliang budaya seperti ini bukan lagi budaya yang bermakna, budaya tanpa kebenaran, tanpa moral, budaya yang telah mati dan kemudian menjadi tak berarti.[13]Pengelolaan itu dapat dilakukan siapa saja, namun akan lebih efektif bila pemerintah yang melakukannya. Karena pemerintahlah dengan kewenangannya akan mampu mamanage ini, paling tidak kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat menjadi pegangan manusia-manusia Indonesia dalam menentukan langkah ke depan.

Melihat keragaman Indonesia saat ini dan masa depan

Beberapa waktu yang lalu, situasi di negeri ini sempat dihebohkan oleh pengibaran bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di depan mata Presiden. Memalukan sekaligus memprihatinkan. “Sebuah upaya untuk menunjukkan diri” demikian deadline salah satu surat kabar nasional saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum berhasil memanage keberagaman yang ada. Keberagaman yang ada dibiarkan tumbuh liar tanpa adanya perhatian yang diberikan. Maka, kemudian yang muncul adalah kasus-kasus semacam, kasus Poso, RMS, bintang kejora di Papua, dan lain-lain. Ini sudah menjadi bukti konkrit, bahwa kesadaran akan keberagaman di Indonesia masihlah sangat minim—baik pemerintahnya maupun rakyatnya. Kesadaran di sini tak hanya sadar bahwa sejatinya bangsa ini memang berbeda, tapi kesadaran di sini menekankan pengakuan akan keberadaan yang satu dengan yang lainnya. Penyadaran keberagaman adalah kunci yang sesuai untuk menghandle keberbedaan di Indonesia. Ketika penyadaran ini sudah dilakukan maka terserah keberagaman itu mau diarahkan ke mana. Ke konsep multikultur dengan multikulturismenya atau menjadikan bangsa ini sesuai dengan konsep mozaik yang ditawarkan Radhar. Sebenarnya hanya perbedaan tipis yang membedakan konsep multikultur dengan konsep mozaiknya Radhar. Hanya penekanannya saja yang berbeda. Konsep multikultur menekannkan bahwa semua budaya-budaya yang ada harus diakui sebagai budaya bangsa dengan hak dan kewajiban yang sama, namun independensi diri dalam budaya-budaya itu tetap ada. Sedangkan Radhar menekankan pada pembentukan budaya baru yang diakui bersama. Untuk mengelola keberagaman di dalamnya, bangsa ini dapat memilih salah satu dari dua konsep ini. Atau bahkan dapat mengkombinasikannya. Dengan melihat bahwa multikultur dapat dijadikan jembatan bagi konsep pembentukan budaya baru, yang baru bisa membentuk dirinya dalam waktu yang lama. Jadi konsep pertama dapat dikatakan sebagai awal dimulainya upaya pembentukan budaya baru Indonesia. Bangsa ini belum selesai membentuk dirinya, bangsa ini masih berproses, dan mungkin akan terus berproses mencari bentuknya yang paling ideal. Save our culture, save our nation.

Khayun Ahmad Noer

Daftar Pustaka

Amir Piliang, Yasraf, Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan, Yogyakarta: Jalasutra, 2004

Liliweri, Alo, Prasangka dan Konflik: Komunikasi lintas Budaya Masyarakat Multikultur, Yogyakarta: LKIS, April 2005

Panca Dahana, Radhar, Inikah Kita: Mozaik Manusia Indonesia, Yogyakarta: Resist Book, Maret 2007

Patria, Nezar, dan Andi Arief, Antoni Gramsci: Negara Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Salim, Hairus, dan Suhadi, Membangun Pluralisme dari Bawah, Modul belajar bersama, Yogyakarta: LKIS, Januari 2007


[1] Sedikit penjelasan mengenai konflik vertikal dan horisontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara kelas-kelas dengan strata yang berbeda, misalnya antara penguasan dengan rakyatnya atau majiikan dengan buruhnya. Sedangkan konflik horisontal sering diartikan sebagai konflik yang terjadi antara kelas dengan strata yang setara. [2] Penjelasan tidak dilakukan secara langsung. Tapi melalui gambaran sedikit perjalanan sejarah bangsa ini.[3] Menjadi bagian judul buku yang berisi kumpulan esai dan puisi Radhar, Inikah Kita: Mozaik Manusia Indonesia. Di dalamnya diperlihatkan secara jelas rupa-rupa manusia indonesia. Dengan pertanyaan awal dalam pembuka bagian pertama, Siapakah kita? Radhra Panca Dahana, Inikah Kita: Mozaik Manusia Indonesia, Yogyakarta: Resist Book, 2007.

[4] Orde baru menjadi pembuka sub judul ini karena memang gerakan multikultur sendiri dimulai era 70-an. Sehingga masa-masa orde barulah yang saya anggap tepat untuk mengawali pembahasan ini. Meskipun tak bisa disangkal bahwa kesadaran keragaman di Indonesia sudah ada sejak dahulu.

[5] Integralistik di sini diartikan sebagai perpaduan antara upaya penghegemonian satu substansi dengan kekuasaan. Di mana sang penguasa mengangkat satu substansi pokok yang menjadi tolak ukur, baik-buruk, benar-salah, indah-tak indah, dan sebagainya terhadap subtansi yang lainnya. Nezar Patria, dan Andi Arief, Antoni Gramsci: Negara Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

[6] Yasraf Amir Piliang, Dunia yang Dilipat, Yogyakarta: Jalasutra, 2004. hal 375-376. Tindakan Soeharto untuk mengatur keragaman Indonesia adalah tindakan yang tidak salah, namun juga tidak benar karena kebijakan yang diambil terlalu mendeskriditkan elemen-elemen yang ada dalam keberagaman Indonesia dengan memaksa bagian-bagian itu memusat pada satu elemen, yaitu Jawa.

[8] Indonesia dengan rupa Jawa, satu usaha yang nampak begitu aneh. Semua kalangan harus benar-benar menampakkan kejawaan dalam diri mereka meski di luaran saja. Orang-orang yang berbudaya non Jawa yang tak mengerti Jawa, ke mana-mana terkadang harus menggunakan atribut Jawa. Tidak Ambon, Bugis, Sunda, Asmat, Batak, dan semua selain Jawa harus men-jawa-kan diri mereka.

[9] Radhar Panca Dahana, Op.Cit, hal.292.

[10] Mengilangkan dalam artian menghilangkan perasaan paling memiliki sehingga karena perasaan ini maka orang lain tak memiliki hak untuk menjamahnya.

[11] Di sini disebutkan bahwa konsep kebhinekaan dalam artian sesungguhnya, hal ini dikarenakan pada masa sebelumnya konsep ini pernah mengalami degadrasi pemaknaan. Degradasi itu muncul dalam bentuk pemusatan kebudayaan yang ada pada satu budaya, padahal konsep bhineka tunggal ika di dalamnya sama sekali tidak tergantung unsure penghegemonian, vertikal maupun horizontal.

[12] Maka dari itu satu terobosan baru jika ada konsep yang menyatakan bahwa bangsa ini harus membentuk budaya baru yang sesuai.

[13] Yasraf Amir Philiang, Loc.cit.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: